Maladaministrasi Impor Bawang Putih, Begini Respon Kemendag

Rabu, 18 Oktober 2023 | 20:16 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso buka suara adanya temuan maladministrasi dalam penerbitan surat persetujuan impor (SPI) bawang putih Ombudsman Republik Indonesia.

Dia mengaku sudah menerima Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) yang dilayangkan ke Kemendag. "Kami sudah menerima ya, kita ucapkan terima kasih ya. Dan juga kami menghormati hasil LHAP," ujar Budi di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Budi menuturkan, hasil LHAP yang diterima pihaknya akan menjadi evaluasi Kemendag ke depan agar pelayanan ke publik menjadi lebih baik. Ia berterima kasih kepada Ombudsman yang sudah mengevaluasi dugaan malaadministrasi tersebut.

"Itu nanti kita jadikan evaluasi untuk pelayanan publik yang lebih baik. Itu evaluasi buat kita. Justru kita terima kasih sudah dievaluasi oleh Ombudsman," ujar Budi.

Terkait pencabutan peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Impor Bawang Putih yang direkomendasikan oleh Ombudsman, Budi menyebut masih akan mempelajari pencabutan peraturan tersebut. "Ya, nanti kita pelajari lagi," ujar Budi.

Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mengaku belum tahu menahu soal adanya malaadministrasi tersebut. Sebab, ia belum mendapat laporan lengkap tentang kasus tersebut. "Saya terus terang belum tahu apa yang mereka sampaikan, karena saya nggak hadir. Saya belum dapat laporan, temuannya seperti apa. Saya belum bertemu Dirjen Daglu jadi belum bisa jelaskan," kata Suhanto.

Suhanto mengatakan, pihaknya akan mengusahakan perbaikan malaadministrasi tersebut. "Ya kami usahakan, kalau memang ada perintah seperti itu ya pasti kami mita koordinasikan kawan-kawan untuk mengikuti ya," kata dia.

Sebagai informasi, Ombudsman menemukan adanya malaadministrasi dalam pelayanan penerbitan surat persetujuan impor (SPI) bawang putih di Ditjen Daglu Kemendag. Atas hal ini  menyebabkan harga bawang putih yang diterima konsumen jauh lebih mahal sehingga menyebabkan potensi kerugian hingga Rp 4,5 triliun. kbc11

Bagikan artikel ini: