Pengamat Dukung Insentif Pembebasan PPN Rumah, juga Ingatkan Pemerintah Soal Ini

Rabu, 25 Oktober 2023 | 08:10 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah resmi mengguyurkan insentif pada sektor properti hingga 2024. Insentif ini berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah serta bantuan biaya administrasi.

Insentif ini diberikan untuk pembelian rumah atau properti dengan nilai kurang dari Rp 2 miliar. Kemudian, pemerintah juga memberikan bantuan biaya administrasi (BBA) sebesar Rp 4 juta sebagai pengurang biaya akad.

Menurut pengamat ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, ada beberapa alasan yang membuat pemerintah akhirnya melakukan intervensi dalam bentuk pemberian insentif fiskal untuk sektor properti.

Pertama, sektor properti memang mengalami kontraksi belakangan sekitar 0,6%. Sementara sektor properti punya kontribusi cukup besar pada pertumbuhan ekonomi, mulai dari kontribusi lapangan pekerjaan, sampai pada kontribusi pada pendapatan negara dan daerah.

"Jadi jika kontraksi tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan semakin besar penurunannya dan akan menekan angka pertumbuhan kita," ujar Ronny seperti dikutip, Selasa (24/10/2023).

Kedua, sektor properti terutama perumahan, tingkat backlognya masih sangat tinggi. Menurutnya, ketersediaan perumahan dengan kebutuhan publik atas perumahan selisihnya sangat tinggi, yakni 12 jutaan.

"Oleh karena itu, sekalipun tidak terkontraksi namun insentif memang dibutuhkan agar harga perumahan semakin affordable," lanjutnya.

Ketiga, perumahan adalah kebutuhan dasar yang kategorinya adalah kepentingan publik. Ronny bilang, pemerintah seharusnya sedari memberikan insentif dan melonggarkan regulasi agar tingkat kepemilikan rumah (home ownership) di Indonesia semakin baik.

"Lihat saja Singapura, yang menjadi salah satu negara dengan tingkat home ownership tertinggi di dunia, mencapai 91%. Itu bisa dicapai karena intervensi penuh pemerintah Singapura atas masalah perumahan rakyat melalui Development and Housing Board (Badan Pembangunan dan Perumahan)," jelas Ronny.

Oleh karena itu, menurutnya, semestinya tidak hanya insentif saja yang diberikan, melainkan pemerintah melalui Kementerian PUPR juga harus lebih agresif menggenjot pembangunan dan kepemilikan rumah rakyat.

"Tidak hanya fokus pada infrastruktur konektifitas, mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta cepat, dan sejenisnya. Tapi juga perumahan rakyat. Toh namanya juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bukan hanya kementerian infrastruktur," pungkas Ronny.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah telah sepakat akan memberikan insentif bebas PPN pada sektor properti.

Dalam penjelasannya, masyarakat yang akan membeli rumah di bawah Rp2 miliar hingga periode Juni 2024 mendatang akan 100 persen bebas PPN.

"Insentif perumahan di bawah Rp2 miliar, PPN ditanggung pemerintah 100% sampai Juni. Sesudah Juni sampai Desember tahun depan 5%," jelasnya.

Kemudian, dalam rapat tersebut pemerintah juga menyepakati rencana pemberian insentif perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa pembebasan biaya administrasi senilai Rp4 juta. kbc10

Bagikan artikel ini: