Pemerintah Kerek Target Pajak Penghasilan 2023 Jadi Rp1.049 Triliun

Selasa, 14 November 2023 | 08:31 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah memutuskan untuk menaikkan target penerimaan pajak penghasilan (PPh) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 untuk merevisi Perpres Nomor 130 Tahun 2023 mengenai perincian APBN 2023.

Dalam Perpres 75/2023, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 1.049,54 triliun. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan target awal di Perpres 130/2022 sebesar Rp 935,06 triliun.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan, target PPh tersebut mengalami kenaikan 12,2% dari target awal dalam Perpres 130/22. Ini terdiri atas setoran PPh Migas sebesar Rp 71,65 triliun dan PPh Non Migas sebesar Rp 977,89 triliun.

Dari target PPh Non Migas ini, penerimaan terbesar diharapkan berasal dari PPh Pasal 25/29 Badan.

Menurutnya, kenaikan target PPh ini juga mempertimbangkan kenaikan harga komoditas yang terjadi pada tahun 2022.

"Profit dari kenaikan harga komoditas tahun lalu baru dicatatkan awal tahun 2023 sehingga pemerintah lebih bisa memprediksi penerimaan dari PPh Pasal 25/29 badan," ujar Ariawan seperti dikutip, Senin (13/11/2023).

Di sisi lain, apabila melihat data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga September 2023, PPh Pasal 21 juga tumbuh sebesar 17,2% dengan kontribusi ke total penerimaan pajak 11,2%, meski mengalami perlambatan dari periode yang sama tahun lalu sebesar 21,4%.

"Ini berarti ada utilisasi/kenaikan gaji karyawan di perusahaan-perusahaan sehingga pemerintah cukup optimistis untuk menaikkan penerimaan PPh," katanya.

Terlebih lagi, kata dia, seringkali ada belanja-belanja daerah yang cenderung ditingkatkan pada kuartal terakhir, sehingga ini akan turut menjadi pemicu kenaikan PPh di sektor swasta.

Kemudian, apabila mengutip dari dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024, peningkatan kinerja PPh pada tahun ini juga didukung oleh program pemadanan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi penggunaan satu nomor yang sama untuk kepentingan administrasi kependudukan dan juga administrasi perpajakan.

"Program tersebut berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak yang signifikan pada tahun 2023," tulis pemerintah. kbc10

Bagikan artikel ini: