Peta Jalan Pensiun Dini PLTU Dorong Pengembangan EBT

Kamis, 16 November 2023 | 19:02 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Institute for Essential Service Reform (IESR) menilai penyusunan peta jalan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara jadi langkah awal untuk mendorong pengembangan energi terbarukan.

Manajer Program Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo menuturkan pemerintah harus menyiapkan kerangka regulasi setelah peta jalan telah ditetapkan. Kerangka regulasi itu akan mendukung penerapan struktur atau skema pembiayaan untuk menyuntik mati PLTU batu bara di Indonesia.

Dia menjabarkan, ada beberapa usulan struktur untuk mengakhiri operasional PLTU batu bara, seperti write off atau penghapusan aset dari catatan perusahaan karena dinilai tak lagi ekonomis, lalu spin off atau menjual aset ke perusahaan baru untuk dikelola dengan masa operasi yang lebih singkat.

"Selain dari skema atau struktur yang jelas dalam pengakhiran dini operasional PLTU batu bara, diperlukan pula mekanisme mengalokasikan pendanaan yang didapat dari pensiun dini ke pembangkit energi terbarukan," ujar Deon lewat keterangan tertulis, Kamis (16/11/2023).

Namun demikian, Deon menyebut regulasi yang ada di Indonesia saat ini tidak memungkinkan pengalokasian dana pensiun dini ke pembangkit energi terbarukan sehingga harus ada kajian dan pengusulan perubahan regulasi. "Supaya pendanaan energi terbarukan yang biayanya bisa lebih murah sekaligus bisa digunakan untuk mempensiunkan aset PLTU," tambahnya.

Selain itu, pemerintah menurutnya juga perlu membuat proyek-proyek percontohan untuk mengakhiri operasional PLTU yang tengah berjalan, seperti PLTU Cirebon. "Proyek percontohan akan menjadi pembuktian konsep dan kepastian baik pada PLN maupun produsen listrik swasta (IPP) sebagai pemilik aset PLTU," kata dia.

Secara garis besar, Deon menganggap pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah untuk melaksanakan pensiun dini PLTU batu bara, salah satunya adalah payung hukum yang menjelaskan bahwa pensiun dini PLTU jadi bagian kebijakan negara untuk transisi energi dan menekan emisi.

Dia menilai, ada baiknya strategi pada PLTU jadi bagian upaya transisi energi dengan mengintegrasikan energi terbarukan dalam skala besar untuk menekan emisi gas rumah kaca. "Sedangkan pekerjaan rumah yang besar lainnya adalah ketersediaan regulasi yang memungkinkan adanya modifikasi Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)," ujarnya.

Jika pemerintah punya tujuan menjadikan PLTU sebagai upaya transisi energi, maka aset-aset PLTU akan dioptimalkan guna memastikan energi terbarukan bisa masuk ke bauran listrik dengan cepat dan murah.

"Misalnya, selain menunggu dipensiunkan, PLTU bisa dioperasikan secara fleksibel untuk membantu menjaga kestabilan dan keandalan sistem seiring meningkatnya bauran PLTS dan PLTB yang intermiten," pungkasnya. kbc11

Bagikan artikel ini: