Pengamat Sebut UMP 2024 Idealnya Naik 7-10 Persen

Senin, 27 November 2023 | 09:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah daerah telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 yang didasarkan atas PP 51/2023. Tercatat, rata-rata kenaikan UMP 2024 ini sebesar 2-4% dengan kenaikan terbesar Rp 223.280 dan terendah hanya sebesar Rp 35.750.

Namun menurut Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita, kenaikan UMP 2024 idealnya dikisaran 7-10 persen.

"Idealnya, jika memang niatnya untuk membantu memulihkan daya beli pekerja agar sesuai dengan tingkat hidup layak dan agar bisa menambah dorongan dari sisi konsumsi rumah tangga, menurut saya, idealnya 7-8 persen. Dan lebih ideal lagi jika 9-10 persen," kata Ronny seperti dikutip[, Senin (27/11/2023).

Adapun dia memahami terkait tuntutan kenaikan upah minimum oleh buruh sebesar 15 persen. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan buruh dinilai sudah berdasarkan hitungan riil para buruh.

"Karena itu, pemerintah semestinya harus menghormati tuntutan tersebut. Boleh jadi dengan tidak sepenuhnya diikuti, tapi mengambil posisi yang kompromis dengan kenaikan di kisaran 7-10 persen. Angka tersebut cukup etis dan rasional," ujarnya.

Justru sebaliknya angka yang ditetapkan Pemerintah terkait kenaikan UMP 2024 mayoritas masih di bawah 5 persen. Ronny menilai, kenaikan tersebut terkesan sangat kurang apresiatif atas kepentingan riil pekerja.

Adapun terkait indikator yang dipakai sifatnya "lagging" alias berkaca pada indikator yang telah berlalu dan telah terjadi. Artinya, tekanan daya beli pekerja sudah terjadi sejak lama, tapi baru tahun depan akan dinetralisir, maka sangat terlambat.

Sementara awal tahun depan susah masuk ke tekanan baru. Tak ada yang mengantisipasi tekanan itu akan datang dari sisi mana, apakah bahan pokok, harga energi, pelemahan kurs, dan lainnya.

"Sehingga per awal tahun depan, pekerja akan menghadapi tekanan baru terhadap pendapatan mereka, karena kenaikan yang ditetapkan untuk awal tahun depan diniatkan untuk menetralisir terkenan daya beli yang telah lalu, yakni tahun ini," tandasnya.

Sementara itu terkait protes buruh atas penetapan UMP 2024 yang hanya naik tipis, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, kenaikan UMP tahun 2024 merupakan wewenang dari Kementerian Ketenagakerjaan bersama serikat buruh dan pengusaha. Meski begitu, Kemenkeu berupaya untuk menjaga laju inflasi demi melindungi daya beli kaum buruh.

"Kalau UMP domain Kemnaker, tripartit dengan Apindo dan serikat buruh. Dari sisi kementerian keuangan tidak terlibat tapi inflasi kita jaga," ujar Prastowo.

Saat ini, fokus Kemenkeu adalah terus berupaya mengantisipasi dampak lonjakan inflasi kepada masyarakat. Salah satunya kaum buruh. "Kami tentu mengamati dan juga mengantisipasi dampaknya," ucapnya.

Terkait kekhawatiran kaum buruh akan tergerusnya daya beli akibat kenaikan UMP tahun depan masih lebih rendah dari laju inflasi. Prastowo mengaku akan mengikuti perkembangan data-data di lapangan yang ada.

"Nanti kita lihat ya, di konpres (APBN) yang per bulan Oktober berapa," ucapnya.

Lanjutnya, Kemenkeu juga tidak akan mengenakan pajak bagi pekerja dengan pendapatan kurang dari Rp4,5 juta per bulan. Sementara buruh yang memiliki pendapatan di atas Rp4,5 juta akan dikenakan pajak.

"Kalau untuk karyawan sendiri kita memberikan insentifnya kan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP) itu Rp4,5 juta. Sebenarnya otomatis bagi karyawan yg penghasilannya belum melebihi Rp4,5 juta kan tidak kena pajak. Jadi, di situ saya rasa bentuk dukungan pemerintah," pungkas Prastowo. kbc10

Bagikan artikel ini: