OJK Setop Pembukaan Izin Usaha Baru untuk BPR

Rabu, 6 Desember 2023 | 08:24 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa regulator tidak akan membuka izin baru untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Pasalnya, OJK tengah berada dalam proses reformasi BPR seiring dengan mandat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, saat ini jumlah BPR yang ada di Indonesia sekurang-kurangnya terdapat 1.600 unit. Menurut dia, jumlah tersebut tergolong terlalu jumbo. "Tidak ada izin baru tentu saja," kata dia dikutip, Selasa (5/12/2023).

Dia menambahkan, jumlah BPR yang terlalu besar dapat menimbulkan masalah tersendiri. OJK justru berharap jumlah BPR dapat susut sampai 1.000 unit dengan merger, akuisisi, dan konsolidasi.

"Perkiraan kami jumlah yang ideal, manageable secara sistem mungkin sekitar 1.000-an," imbuh dia.

Pada dasarnya, kinerja BPR yang tercermin dari total aset dan penyaluran kredit terah berjalan mendekati posisi sebelum pandemi Covid-19.

Namun demikian, Dian menegaskan, pihaknya akan tetap menindak tegas BPR yang terbukti melakukan fraud atau kecurangan dalam tata kelola bisnisnya. "Kalau ada peanggaram hukum, fraud, harus ditutup dan diserahkan ke LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," terang dia.

Sebagai informasi, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) memungkinkan BPR terlibat dalam sistem pembayaran, penukaran valuta asing, sampai kesempatan melantai di pasar modal. kbc10

Bagikan artikel ini: