Di Hadapan 1.000 Petani Sawit, Menko Airlangga Pastikan PSR Terus Dilanjutkan

Kamis, 7 Desember 2023 | 19:55 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebut, sawit menjadi komoditas ekspor utama Indonesia yang nilainya mencapai US$29,66 miliar pada 2022.Tingginya ekspor sawit Indonesia itu ditopang petani sawit.

"Pemerintah melakukan program sarana prasarana di 2023 lebih dari 7 ribu orang atau Rp 127 miliar, sawit adalah ekspor andalan Indonesia. Dari sawit nilai ekspornya US$29,66 miliar di 2022, ini ekspor terbesar bersama nikel," kata Airlangga di Pertemuan Nasional (Penas) Petani Sawit Indonesia yang digelar APKASINDO, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Meski demikian, menurut Airlangga, petani sawit dari segi produktifitas bisa lebih ditingkatkan lagi melalui berbagai program diantaranya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). "Rata-rata produktivitas 2,6-3 ton per hektare dan perlu peningkatan produktivitas melalui peremajaan sawit rakyat, dalam 5 tahun 2018-2023 sudah lebih dari 300 hektare atau 134 ribu pekebun dengan dana yang tersalur Rp 8,5 triliun," sebut Airlangga.

Namun jumlah petani yang mengikuti program PSR ini belumlah cukup. "Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi," ujar Airlangga.

Namun, Airlangga juga mengingatkan ada ancaman yang tengah mengintai sawit Indonesia. Ancaman itu adalah efek kebijakan Uni Eropa yang akan memberlakukan Undang-undang Antideforestasti (EUDR) secara efektif mulai akhir tahun 2024 nanti.

Menurutnya, ketentuan utama EUDR berpotensi sangat merugikan dan menyulitkan para petani sawit skala kecil ini diantaranya adalah mengenai penerapan geolocation plot lahan kelapa sawit dan country benchmarking system yang akan membagi negara dalam 3 kategori. Yaitu berisiko tinggi (high risk), standar, dan low risk atau berisiko rendah.

Selain itu, Airlangga pun mengakui jika Eropa merasa tersaingi dengan minyak sawit Indonesia. "Uni Eropa juga memberikan subsidi sebesar US$436 miliar melalui bantuan intervensi pasar proteksionisme dan berbagai program, dan tentu kita mendapat tantangan di Eropa ke depan yang akan mengganggu ekspor kita dan mereka minta sawit dikeluarkan dari rantau pasok kemudian mereka syaratkan petani harus ada data geolocation," tutur Airlangga.

Karena itu, pemerintah terus mendorong petani sawit mengikuti sertifikasi minyak sawit berkelanjutan, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan memenuhi semua syarat yang diwajibkan. Airlangga melihat, saat ini masih sangat sedikit petani sawit yang memenuhi sertifikasi ISPO.

"Kita ingin kemampuan nasional diutamakan, dan hari ini syarat sertifikasi ISPO yang jadi catatan, ISPO ini yang tercatat baru 819 sertifikat, sawit rakyatnya hanya 107 sertifikat, luasnya hanya 426 ribu hektare, jadi PR juga untuk diselesaikan sertifikasi ini," katanya.

Sertifikasi ISPO untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia diawali pada tahun 2011 ini  mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.

Di dalamnya mengatur sejumlah syarat sertifikasi. "Paling penting tanda daftar usaha, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, pelatihan sistem kendali internal sertifikasi pendampingan," kata Airlangga.

Selanjutnya ada beberapa pekerjaan lain yakni yang pertama ialah verifikasi data lahan keberlanjutan. Airlangga mendorong petani menyelesaikan sertifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kemudian dari situ sertifikasi ATR BPN, dan dengan sertifikasi itu replanting atau peremajaan kebun sawit petani bisa dimulai.

"Ini dananya ada, yang belum tertib administrasi, ini yang saya minta. Presiden minta dari 7 prosedur dipotong jadi 2 prosedur, sudah dipotong, ada dua rekomendasi yang ngga lulus-lulus yaitu KLHK dan ATR BPN. Saya tugaskan melalui pertemuan ini Pak Gulat (Ketum APKASINDO) dan tim dapat menyelesaikan dua persoalan," terangnya.

Ketua Umum APKASINDO Dr. Gulat Manurung mengakui, ganjalan terbesar petani sawit dalam replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) karena KLHK masih mengkategorikan banyak lahan petani sawit masuk dalam kawasan hutan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, lanjut Gulat, lahan perkebunan sawit yang sudah ada sebelum 2020 dapat diakui sebagai lahan perkebunan.

"Dari 100 pengajuan PSR yang dilakukan oleh petani sawit, 84 diantaranya selalu gagal dalam pengajuannya, karena termasuk ke dalam kawasan hutan.Mohon bapak mendengar permohonan kami sebenarnya UU Cipta Kerja itu sudah memenuhi kepentingan petani sawit yang luasnya 5 hektar ke bawah dan 5 tahun ke atas. Karena PSR itu, pak, hanya 4 hektar. Makanya, kami cukup surat edaran dari bapak dikeluarkan," ujar Gulat.

Dia menambahkan, pihaknya hanya minta yang 5 hektare ke bawah dan penguasaan 5 tahun ke atas bisa ikut PSR, sehingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak terus meleset targetnya seperti yang digariskan Presiden Jokowi 180 hektare per tahun.

"Karena itu, kami memohon kepada Bapak Dirjen, Sekjen, dan Ibu Menteri [KLHK] memberikan keputusan ataupun keyakinan pada 2024 bahwa lahan yang 5 hektar ke bawah tidak lagi harus meminta surat dari KLHK," pungkasnya. kbc11

Bagikan artikel ini: