Produksi Mobil Listrik di RI, VinFast Siapkan Rp18,7 Triliun

Sabtu, 13 Januari 2024 | 09:26 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Produsen otomotif asal Vietnam, VinFast berniat mengembangkan industri mobil listrik di Indonesia. Perusahaan bahkan telah menyiapkan dana sebesar US$1,2 miliar atau setara dengan Rp 18,7 triliun untuk rencana itu.

Kabar tersebut dipaparkan langsung oleh Menteri Perindustrian (Meneperin) Agus Gumiwang Kartasasmita setelah melakukan kunjungan kerja mendampingi Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi di Hanoi, Vietnam.

Saat itu, Agus Gumiwang dan Jokowi bertemu dengan perwakilan dari VinFast, yang dihadiri Manufacturing Division Deputy CEO of VinFast Phm Nhat Quan Anh, CEO VinFast Indonesia Malaysia Tran Quoc Huy, Director of GSM-Xanh SM Nguyen Van Thanh, dan Senior Assistant to the Chairman International Relations Director Nguyen Duc Thanh.

"Kami sangat mengapresiasi rencana investasi VinFast, karena akan turut mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, mengingat potensi yang besar di Indonesia," kata Menperin dikutip dari keterangannya, Sabtu (13/1/2024).

Terkait rencana investasi VinFast ini, Pemerintah Indonesia dilaporkan bakal memberikan sejumlah insentif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, termasuk untuk industri kendaraan listrik, antara lain fasilitas tax holiday, tax allowance, insentif bea masuk, serta insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

VinFast sendiri dikabarkan bakal membawa mobil listrik VF 5 dan VF 6 secara CBU. Dengan begitu, VinFast bisa memanfaatkan fasilitas pajak bea masuk 0 persen dan pajak barang mewah 0 persen sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Investasi (BKPM) No 6 Tahun 2023.

Pada tahap produksi, perusahaan juga bisa memanfaatkan fasilitas tarif 0 persen untuk skema impor completely knock down (CKD) atau incompletely knock down (IKD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 29 Tahun 2023.

Selain itu, fasilitas pajak barang mewah 0 persen juga dapat dinikmati jika mencapai persyaratan minimum kandungan lokal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No 79 Tahun 2023. kbc10

Bagikan artikel ini: