Tarik Ulur Pajak Hiburan, Pengusaha Menolak Pemerintah Turun Tangan

Minggu, 21 Januari 2024 | 09:08 WIB ET

KENAIKAN pajak hiburan sebesar 40 persen dan maksimal 75 persen dari sebelumnya hanya 15 persen, menuai polemik. Sejumlah pihak menyatakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. 

Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia Azril Azahari mengaku tidak setuju dengan rencana tersebut. Sebab, pasca pandemi Covid-19, banyak dunia usaha hiburan dan pariwisata baru bangkit.

"Pajaknya seperti biasa saja, jangan dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan artinya kebangkitan pariwisata itu kelihatan dari berbagai sektor, bukan hanya dari kegiatan event ataupun dari destinasi wisata tapi juga dari entertainment ini," kata Azril.

Lebih jauh, Azril menyatakan, sudah sepatutnya pemerintah harus berpihak pada industri pariwisata dan hiburan. Sebab, tidak bisa dalam meningkatkan pariwisata, dunia hiburannya ditekan dengan pajak yang tinggi. 

"Ga bisa dua-duanya jalan sekaligus, jadi harus milih. Nah ini memang jadi dilema kalau gitu membuat peraturannya ini, bisa mematikan bisnis hiburan kita, padahal itu lagi bangkit-bangkitnya," ujarnya.

"Jangan salah, entertainment ini masuk dalam ekraf. Jadi, pemerintah berpihak kemana, atau memang uang kita sudah kurang ingin mendapatkan pajak yang lebih tinggi, wah ini kasihan sekali dunia hiburan," ucapnya menambahkan. 

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani menilai, bahwa kenaikan pajak hiburan yang tinggi sangat bertentangan dan keluar jalur. Pasalnya, industri ini merupakan jaring pengaman untuk menyerap tenaga kerja Indonesia secara masif, tanpa memandang tingkat pendidikan.

"Yang menjadi kenyataan di lapangan jasa hiburan itu padat karya, banyak pekerja yang justru pendidikan yang tidak terlalu tinggi dan keterampilannya juga tidak terlalu terampil ini jumlahnya besar kerja disini. Tentu ini adalah jaring pengaman," kata Sukamdani dalam dialog PRO 3 RRI. 

Oleh karenanya, ujar dia, GIPI akan mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melindungi sektor jasa hiburan secara keseluruhan. Selain dinilai dapat mematikan industri jasa hiburan, dalam penyusunan UU No.1/2022 para pelaku usaha tidak pernah dilibatkan. 

"Pertama kita tidak pernah diajak bicara dan tidak dilibatkan saya selaku Ketua Umum. Kedua juga kita tidak pernah melihat naskah akademiknya, makanya ini dalam rangka ingin mengurangi atau mematikan industri," ucapnya. 

Diketahui, pemerintah melalui UU No.1/2022 menetapkan PBJT untuk penjualan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Seperti makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar. Dan mandi uap atau SPA, ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Atas kenyataan ini, pemerintah pun turun tangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas polemik tarif pajak hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan juga spa sebesar 40%-75% dalam UU HKPD, pada Jumat (19/1/2024).

Rapat itu diketahui turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Seusai rapat Airlangga mengatakan bahwa ada sejumlah titah yang disampaikan Jokowi terkair polemik tarif pajak hiburan khusus itu.

"Jadi ini rapat internal soal pajak hiburan, tadi presiden mendapatkan masukan berkaitan dengan UU HKPD," kata Airlangga.

Keputusan hasil rapat bersama Jokowi itu kata Airlangga, pertama ialah menteri keuangan bersama dengan menteri dalam negeri akan membuat surat edaran supaya pemerintah daerah mengeluarkan insentif pajak sesuai Pasal 101 UU HKPD.

"Pemberian insentif fiskal dimungkinkan untuk mendukung kemudahan investasi ini berupa pengurangan keringanan pembebasan dan penghapusan pokok pajak dan retribusi dan sanksinya," ungkap Airlangga.

"Oleh karena itu pemerintah akan keluarkan surat edaran terkait dengan Pasal 101 ini dalam surat edaran yang akan disiapkan Menkeu, edaran bersama Menkeu dan Mendagri," tegasnya.

Hasil rapat kedua, dia mengatakan, Presiden Jokowi meminta supaya disiapkan skema pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Badan mencapai 10%. Namun, teknis pemberian insentif dan bentuknya masih harus dibahas oleh instansi terkait.

"Bapak presiden yang minta, untuk diberikan insentif PPh badan 10%. Namun belum diputus, teknisnya masih kami pelajari, masih diberi waktu untuk rumuskan usulan insentif tersebut," tutur Airlangga.

Airlangga juga menekankan, dalam rapat terbatas itu, juga dibahas mengenai kemungkinan daerah untuk menetapkan tarif pajak hiburan di bawah rentang yang telah ditetapkan dala UU HKPD, sebab UU itu menurutnya memberi ruang tersebut.

Sebagaimana diketahui, ketentuan itu selain tertuang dalam Pasal 101 juga termuat dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa jenis pajak seperti pajak hiburan dapat tidak dipungut oleh, dalam hal potensinya kurang memadai dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

"Bahwa daerah bisa melakukan pajak lebih rendah dari 40%-70%, sesuai dengan daerah masing-masing dan sesuai dengan insentif yang diberikan terkait dengan sektor yang nanti akan dirinci," ucap Airlangga. kbc10

Bagikan artikel ini: