Antisipasi Pelemahan Ekonomi Global, RI Bidik 12 Negara Jadi Pasar Potensial

Kamis, 25 Januari 2024 | 18:36 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah mengidentifikasi sebanyak 12 negara di Amerika Latin, Afrika dan Timur Tengah sebagai tujuan ekspor di 2024. Dibutuhkan pemetaaan negara baru dalam mengantisipasi proyeksi penurunan transaksi dagang di pasar internasional saat ini.

"Kemarin Satgas (Peningkatan Ekspor Nasional) mengajukan 12 negara tambahan (tujuan ekspor), terkait mempertahankan surplus dagang dan mendorong ekspor. Ini sangat berpengaruh ke ekonomi kita, apa yang terjadi di berbagai negara yang jadi mitra dagang utama kita," kata Sekertaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam agenda 'Investasi dan Sektor Bisnis yang Bertumbuh di Tahun Politik', di Jakarta, Kamis (25/1/2023).

BPS mencatat, secara kumulatif Januari-Desember 2023, Indonesia menghasilkan surplus neraca perdagangan mencapai US$36,93 miliar. Kendati demikian, capaian ini tumbuh -33,46% (cumulative-to-cumulative/ctc) atau lebih rendah sekitar US$17,52 miliar dari capaian tahun lalu sebesar US$54,46 miliar.

Pemerintah secara khusus menyebutkan, lima negara mitra dagang utama rata-rata diproyeksi alami perlambatan ekonomi di tahun ini. Misalnya, pertumbuhan ekonomi China di kisaran 5%, jauh lebih lambat dibanding pertumbuhan sebelumnya. Di sisi perdagangan, optimisme pertumbuhan mulai terjadi di beberapa kawasan yang jadi tujuan ekspor di 2024. "(Walau) kita sudah melihat mulai recover, kita sudah mulai cari (pasar dagang) non-tradisional," kata Susiwijono.

BPS mencatat, sepanjang 2023, pertumbuhan ekspor ke Tiongkok turun 1,37% (ctc) menjadi US$64,94 miliar. Disusul Amerika Serikat turun 17,49% (ctc) menjadi US$23,25 miliar; Jepang turun 16,35% (ctc) menjadi US$20,79 miliar; India turun 13,16% (ctc) menjadi US$20,29 miliar; dan Filipina turun 14,45% (ctc) menjadi US$11,04 miliar.

"Kita mulai merilik pada Amerika Latin, nanti kita aktif lagi di CPTPP, kemudian RCEP, kita mulai gali lagi negara mana saja. Selain itu, ada pasar Afrika, Timur Tengah dan sebagainya. Intinya di luar top lima yang selama ini, ada China, Amerika Serikat, Jepang, India, Singapura, dan Korea (Selatan), itu kan tradisional market," urainya.

Selain negara tujuan ekspor, pemerintah juga turut memetakan produk unggulan untuk diekspor. Sekali lagi, Susiwijono menyebut, Indonesia mesti waspada dengan penurunan permintaan dunia, meski sudah berhasil menjaga raihan surplus dagang 44 bulan terakhir.

"Ekspor itu tergantung demand di global market Kita ingin juga selain dari sisi supply penguatan produknya, sisi demand kan masalah tujuan negaranya harus dipetakan. Jadi selain negara-negara yang selama ini tujuan ekspor ada non tradisional market, non traditional market lagi kita pilah-pilah," katanya.

Sebelumnya, kata pemerintah telah memutuskan untuk membentuk Satgas dalam mendorong peningkatan ekspor nasional, guna mengantisipasi terjadinya penurunan permintaan pasar global. Selain itu, juga untuk memitigasi terjadinya penurunan industri padat karya yang berorientasi ekspor maupun potensi terjadinya resesi di negara lain di luar Tiongkok, AS, dan Uni Eropa. Satgas Peningkatan Ekspor Nasional tersebut dibentuk pada 20 September 2023 melalui Kepres RI Nomor 24/2023.

Pembentukan satuan tugas tersebut juga dinilai akan memperkuat berbagai upaya dan strategi pemerintah. Untuk semakin meningkatkan kinerja ekspor Indonesia dalam mengeksplorasi pasar tujuan ekspor baru seperti India, Afrika, dan Amerika Latin.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut, selain mempercepat penyelesaian sejumlah perjanjian perdagangan, identifikasi potensi dan pemetaan produk ekspor potensial harus dilakukan serta daya saing produk dalam negeri juga harus terus ditingkatkan.

Untuk memimpin Satgas tersebut, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengarah. Susunan keanggotaan Tim Pengarah terdiri dari Wakil Ketua I yakni Menteri Perdagangan dan Wakil Ketua II yakni Menteri Keuangan.

Adapun susunan anggota terdiri dari Menteri Sekretaris Negara, Mendagri, Menperin, MenkopUKM, Menteri Luar Negeri, Menteri LHK, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Sekretaris Kabinet, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Tugas Tim Pengarah yakni untuk merumuskan kebijakan umum peningkatan ekspor serta kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif, dan menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut.

Lalu, menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat (business not as usual) yang timbul dalam proses peningkatan ekspor, serta mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, hingga pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Rencananya, Rapat Koordinasi Terbatas Tim Pengarah akan dijadwalkan minimal satu kali per kuartal. "Kita akan siapkan laporannya dari Tim Pelaksana supaya mendapat arahan dari Tim Pengarah. Untuk Rakornis Pokja rencananya akan dilaksanakan tiap Rabu minggu ketiga setiap bulan, setelah adanya rilis BPS," jelas Sesmenko.

Lebih lanjut, tugas Tim Pelaksana di antaranya untuk mengkoordinasi dan sinkronisasi kebijakan strategis yang terkait dengan peningkatan ekspor nasional, menindaklanjuti arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor nasional, menetapkan program kerja tahunan di awal tahun, serta memberikan rekomendasi kepada Tim Pengarah terkait dengan kebijakan peningkatan ekspor nasional.

"Ini tugas kita sama-sama untuk menjaga kinerja ekspor Indonesia agar tetap bagus di tengah penurunan demand pasar global. Diperlukan usaha kolaboratif dari semua institusi yang tergabung dalam Satgas, termasuk dari asosiasi pengusaha seperti KADIN dan Apindo, bahkan dari Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri," pungkasnya. kbc11

Bagikan artikel ini: