Bapanas Ingin Pemda Gencarkan Gerakan Pangan Murah

Senin, 4 Maret 2024 | 19:58 WIB ET
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau NFA, Arief Prasetyo Adi meminta agar pemerintah daerah (pemda) menggencarkan program gerakan pangan murah (GPM) guna menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2024 pada minggu ketiga bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran 2024.

"Langkah ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyediakan pangan yang terjangkau dan sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Arief dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri, di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Arief mengatakan, program ini diperlukan sebagai langkah mengantisipasi kenaikan permintaan (demand) bahan pangan di momentum puasa. Menurut Arief, kenaikan permintaan ini harus diwaspadai agar tidak berdampak pada lonjakan inflasi.

"Karena itu, GPM ini kita minta akan ditingkatkan eskalasinya pada Minggu ketiga bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran," ujarnya.

Saat ini, kata Arief, inflasi merupakan salah satu tantangan tidak hanya bagi Indonesia tapi dialami oleh semua negara di dunia. Merujuk data BPS, inflasi nasional bulan Februari 2024 sebesar 2,75% (year on year), dengan kontribusi terbesar dari beras sebesar 0,67%.

Selain GPM, sambung Arief, pihaknya juga meminta seluruh kepala daerah ikut turun gunung melakukan pemantauan distribusi beras operasi pasar atau stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar-pasar.

"Kami harapkan para kepala daerah juga ikut turun melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar ritel modern mengawasi penyaluran beras SPHP dan program pemerintah lainnya dalam upaya pengendalian harga dan inflasi pangan," jelasnya.

Selama HBKN bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri akan ada monev pasokan dan harga pangan oleh tim pusat lintas K/L ke daerah. "Dengan begitu, masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa urusan pangan harus ditangani secara sinergis bersama seluruh stakeholder. Dukungan pemda merupakan faktor penting dalam menjaga inflasi nasional.

"Inflasi di tingkat daerah betul-betul harus dikendalikan karena angka inflasi nasional adalah agregat, bukan hanya kerja dari pemerintah pusat tapi juga yang utama adalah pemerintah daerah dengan adanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dipimpin oleh gubernur dan bupati/walikota," ujar Tito.

Karena itu, Tito meminta kepada kepala daerah agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah digencarkan dengan memanfaatkan berbagai alokasi dana.

"Lakukan terus pemantauan harga dan stok untuk kepastian ketersediaan pangan, sehingga kita paham perkembangan harga dan dinamika yang ada. Pemerintah daerah melakukan gerakan pangan murah sendiri dari berbagai alokasi seperti dana insentif fiskal, Belanja Tidak Terduga (BTT), subsidi distribusi, bahkan ada dana dekonsentrasi untuk daerah yang dialokasikan oleh Badan Pangan Nasional," pungkasnya. kbc11

Bagikan artikel ini: