Tanpa Ketegasan Subyek Penerima, Pembatasan BBM Bersubsidi Sulit Diterapkan

Rabu, 13 Maret 2024 | 17:12 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tengah menggodok aturan pembatasan bagi masyarakat yang mengkonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yakni Pertalite dan Solar. Aturan saat ini tertuang dalam Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai revisi dari Perpres 191/2014 tersebut akan sulit diterapkan di lapangan apabila  pemerintah belum mengatur dengan tegas subyek penerima yang dapat mengakses BBM jenis tertentu. Penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran, kata Komaidi, berpotensi tetap terjadi meski revisi Perpres No. 191/2014 telah terbit selama tidak ada klausul yang tegas membahas mengenai pembatasan tersebut.

"Sepanjang tidak ada sesuatu yang tegas mengenai siapa yang boleh dan tidak mungkin kondisinya tidak akan jauh berbeda dengan sekarang," ujar Komaidi di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Menurut Komaidi, selama ini pengaturan penyaluran Pertalite yang merupakan BBM dengan RON 90 dinilai cenderung lebih longgar dibandingkan dengan Premium yang merupakan RON 88. Terlebih, pemerintah memang memberikan subsidi kepada Premium (RON 80), sehingga aspek seperti volume penyaluran dan besaran subsidi per liter dibahas dengan tegas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebaliknya, pemerintah tidak memberikan subsidi kepada Pertalite (RON 90). Bensin dengan harga Rp 10.000/liter itu  termasuk dalam Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang tidak diberikan subsidi, tetapi  Pemerintah diberikan kompensasi penugasan untuk pendistribusian JBKP ke seluruh wilayah Indonesia.

"Meskipun secara riil, prinsipnya sama diganti pemerintah, tetapi secara nomenklatur mata anggaran cukup berbeda. Kalau kompensasi lebih longgar karena tidak selalu dibayar di tahun anggaran yang sama. Bisa carry over tahun berikutnya. Ini jadi ketentuan yang cukup longgar," ujarnya.

Dengan demikian, potensi penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran bakal besar. Terlebih, Pertalite merupakan jenis BBM dengan harga yang paling rendah, sehingga masyarakat cenderung akan membeli BBM tersebut baik yang mampu maupun tidak mampu.

VP Corporate Secretary Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan perseroan bakal mengacu kepada revisi Perpres No. 191/2014 untuk melakukan perluasan pengendalian BBM seperti Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran. "[Hal] yang pasti, [Pertamina] akan melakukan sesuai apa yang diamanatkan oleh peraturan berlaku. Kita tunggu saja," ujar Fadjar.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif membuka peluang bahwa revisi perpers tersebut bakal rampung pada kuartal II-2024. Nantinya, terdapat kategori kendaraan yang bakal diatur untuk mengakses BBM jenis Pertalite dan Solar. Sebagai gambarannya, pemerintah bakal membatasi pembelian Solar hanya untuk kendaraan yang mengangkut bahan pangan, bahan pokok dan angkutan umum.

Hal ini dilakukan agar masyarakat umum tidak terbebani karena jenis angkutan umum tersebut tetap menggunakan solar yang disubsidi pemerintah. Menurut kabar yang beredar, melalui revisi peraturan tersebut, nantinya akses pembelian Pertalite akan dilarang untuk kendaraan roda empat di atas 1.400 cc dan roda dua di atas 250 cc. kbc11

Bagikan artikel ini: