Akhirnya, Pemerintah Bersedia Bayar Utang Rafraksi Minyak Goreng

Senin, 25 Maret 2024 | 17:33 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Akhirnya, pemerintah menyatakan kesediaanya membayar utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng kepada para dunia usaha.

"Kita harus menuntaskan (permasalahan red) mengenai rafraksi minyak goreng.Ini sudah diaudit Badan Pangawas Keuangan Pembangunan (BPKP).Kita harus segera menyelesaikan, kalau tidak pedagang akan mengalami kerugian," ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Terkait aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah ,Luhut mengaku,pihaknya sudah meminta konfirmasi Kejaksaan Agung.Adapun konfirmasi yang Luhut peroleh dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa pihak kejaksaan sudah membuat legal opinion (LO/pendapat hukum) yang bertujuan untuk mengantisipasi agar kebijakan yang diambil tidak memiliki risiko hukum di kemudian hari.

Namun, Luhut juga menerima informasi bahwa klaim yang tidak terakomodasi adalah karena terbentur permasalahan dokumen. Sejumlah klaim tidak bisa diproses akibat ketidaklengkapan dokumen pendukung klaim pembayaran tersebut.

"Kalau permasalahan dokumen yang tidak lengkap, tentu kita tidak bisa karena itu melanggar aturan. Tapi kalo ada dokumen yang bisa kita bantu dorong, terutama bagi pedagang kecil itu, dibimbing lah membereskannya, yang penting perhatikan aspek hukumnya," ujarnya.

Sebagai informasi, perwakilan dari BPKP, BPDKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp 474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim.

Namun, angka tersebut berbeda dengan klaim produsen migor yang menyebut jumlah utang yang harus dibayar Kemendag adalah Rp  812 miliar. Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, pihaknya belum mengetahui waktu pembayaran rafaksi migor kepada pengusaha tersebut. "Makin cepat makin bagus," tutup Putu.

Aturan mengenai utang yang harus dibayarkan atau selisih antara Harga Acuan Keekonomian (HAK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022. Namun, ketika Permendag nomor 3 tahun 2022 berubah, subsidi pembayaran rafaksi mulai tidak berlaku. Permendag Nomor 6 Tahun 2022 sebagai pengganti Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tidak mengatur subsidi lagi. kbc11

Bagikan artikel ini: