KPPU Gelar Sidang Lanjutan Perkara Tender di Nusa Penida

Jum'at, 3 Mei 2024 | 11:27 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar Sidang lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022.

Sidang dilaksanakan pada hari Kamis (2/5/2024) di Kantor Wilayah IV Surabaya dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Investigator dan dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi, Moh. Noor Rofieq yang didampingi oleh dua anggota majelis, M. Fanshurullah Asa dan Ridho Jusmadi.

Kepala Bidang Penengakan Hukum Kanwil IV KPPU, T. Haris Munandar menyampaikan, ke-tiga sanksi tersebut adalah Direktur Utama PT Elkana Putra Persada yang merupakan mitra resmi dari PT Jamkrindo Syariah yang memproses permohonan surat jaminan penawaran PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko KSO, dan PT Tri Karya Utama Cendana pada tender a quo.

"Selanjutnya Direktur Utama PT Dian Sentosa yang dalam pemeriksaan ini merupakan pihak yang memberikan dukungan berupa Surat Perjanjian Sewa Peralatan kepada PT Sumber Bangun Sentosa dan PT Trikarya Utama Cendana," ungkap T. Haris Munandar, Surabaya, Jumat (3/5/2024).

Dan saksi terakhir pada pemeriksaan kemarin adalah Kepala Divisi Pemancangan PT Modern Surya Jaya yang dalam tender a quo merupakan pihak yang memberikan dukungan berupa Surat Perjanjian Sewa Peralatan kepada PT Pasific Multindo Atmoko - KSO dan PT Trikarya Utama Cendana.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pemeriksaan saksi dilakukan dalam rangkaian Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022.

"Selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan ahli dari Investigator yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024 di Kantor Wilyah IV – Surabaya," tutup Haris.kbc6

Bagikan artikel ini: