Ini 5 Arahan Pj. Gubernur Jatim untuk Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Selasa, 7 Mei 2024 | 20:54 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur menggelar High Level Meeting (HLM) Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/5/2024).

HLM dipimpin oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dengan tema “Penguatan Komitmen Perluasan ETPD & Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Jatim Bangkit, Terus Melaju”, dan dihadiri oleh seluruh anggota TP2DD Provinsi Jawa Timur serta Ketua TP2DD (Bupati/ Walikota) 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono menyampaikan 5 arahan mengenai urgensi penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang disepakati dengan komitmen bersama seluruh TP2DD se Jawa Timur dengan judul "5M Komitmen ETPD untuk Jatim Bangkit, Terus Melaju".

Ke-5 arahan tersebut adalah pertama meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) dalam kategori "digital". Kedua, menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan kanal pembayaran non-tunai, khususnya QR Code Indonesia Standard (QRIS) untuk transaksi Pemerintah Daerah. Ke-empat, meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi oleh Bank Jatim. Dan ke-lima, memperkuat edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat Jawa Timur.

Selain itu, Pj Gubernur Jawa Timur menyampaikan 3 (tiga) kategori apresiasi ETPD Jawa Timur, yaitu Pemda yang telah mencapai Indeks ETPD 100% pada periode Semester II-2023, yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi. Selain itu juga ada apresiasi untuk tiga besar Pemda di Jawa Timur dengan realisasi KKI tertinggi sampai dengan April 2024, yaitu Kota Madiun, Kab. Madiun, dan Kota Surabaya. Dan penghargaan ketiga untuk OPD di lingkungan Pemerintah Prov. Jawa Timur dengan realisasi KKI tertinggi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

"Saat ini, Indeks ETPD seluruh Pemda di Wilayah Jawa Timur telah masuk kategori Digital dengan rata-rata indeks 95,2%. Meski demikian, Implementasi ETPD di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan komitmen dan dukungan Kepala Daerah serta seluruh elemen pendukung ETPD untuk memonitor implementasi transaksi non tunai, baik dari sisi penerimaan maupun belanja daerah," ujar Adhy Karyono.

Penguatan ETPD dari sisi penerimaan, lanjutnya, memerlukan inovasi dan transformasi pemungutan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD) menjadi non tunai, melalui kanal-kanal pembayaran non tunai/digital. Sedangkan dari sisi belanja pemerintah, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemda diharapkan dapat mempermudah dan mendukung realisasi belanja daerah. Hingga April 2024, sebanyak 89,5% atau 35 dari 39 Pemda telah menerbitkan Perkada KKI.

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea juga menyampaikan komitmen dukungan Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran serta sebagai bagian dari TP2DD untuk mendukung terbentuknya ekosistem pembayaran non tunai dan integrasi ekonomi keuangan digital di daerah.

"KPw Bank Indonesia se-Jawa Timur juga siap mendukung upaya-upaya yang diperlukan oleh Pemda untuk memperluas penggunaan kanal-kanal pembayaran non tunai, khususnya QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, untuk Jatim Bangkit Terus Melaju," pungkas Erwin Gunawan.kbc6

Bagikan artikel ini: