Gantikan BPJS, YLKI Sebut KRIS Potensi Bermasalah

Kamis, 16 Mei 2024 | 08:49 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Perpres Jaminan Kesehatan. Dalam beleid baru ini, pemerintah mewajibkan penerapan fasilitas ruang perawatan rumah sakit kelas rawat inap standar (KRIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) mulai 30 Juni 2024.

Menanggapi itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang, masyarakat yang memiliki BPJS kelas 1 akan terpaksa membayar lebih kepada rumah sakit untuk naik kelas ke VI, sedangkan peserta yang berada di kelas 3 terpaksa harus naik kelas yang berpotensi terdapat kenaikan iuran BPJS.

Pengurus Harian YLKI Agus Sujatno menduga sistem KRIS digagas untuk mengakomodasi kepentingan asuransi komersial. Dia menyebut, pihak rumah sakit bisa saja berlomba memperbanyak ruang VIP untuk mengakomodir peserta BPJS yang ingin naik kelas.

Selain itu, dia juga menyoroti terkait kewajiban rumah sakit mengalokasikan minimal 60% ruangan sebagai kelas rawat inap standar untuk rumah sakit pemerintah, dan 40% khusus rumah sakit swasta.

"Fenomena ini juga berpotensi menimbulkan kluster rumah sakit, dimana rumah sakit yang menerima BPJS akan dianggap sebagai rumah sakit kelas dua, sedangkan rumah sakit yang tidak bekerjasama akan dianggap sebagai rumah sakit premium," kata Agus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Selain itu, dia juga menilai penerapan KRIS harus dibarengi peningkatan aspek lainnya, yang mencakup kesiapan tenaga medis, kelengkapan obat-obatan dan pemerataan fasilitas peralatan. Terakhir, Agus juga mengatakan bahwa hal yang dibutuhkan masyarakat dalam terkait akses fasilitas kesehatan adalah standarisasi pelayanan, bukan standarisasi kelas rawat inap.

Dengan begitu, dia menilai bahwa standarisasi pelayanan akan memberikan kesetaraan bagi seluruh masyarakat yang mengakses fasilitas kesehatan, serta isu kesenjangan dalam penanganan yang diberikan akan terhindarkan.

"Sejatinya hal yang dibutuhkan masyarakat adalah standarisasi pelayanan, bukan standarisasi kelas rawat inap. Dengan standarisasi pelayanan, tidak muncul dugaan kesenjangan dalam penanganan yang selama ini banyak dikhawatirkan pasien," pungkas Agus.

Untuk diketahui, penerapan fasilitas ruang perawatan rumah sakit kelas rawat inap standar atau KRIS tertuang pada satu pasal baru yaitu Pasal 103 B. Pasal ini, memiliki 9 ayat yang mengatur tentang penerapan kelas rawat inap KRIS; serta penetapan baru manfaat, tarif dan iuran.

"Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025," tulis Pasal 103 B ayat (1) Perpres Nomor 59 tahun 2024. kbc11

Bagikan artikel ini: