Bidik 1,14 Juta Orang di Program Prakerja 2024, Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun

Jum'at, 17 Mei 2024 | 07:54 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah bakal melanjutkan program pelatihan Kartu Prakerja pada tahun 2024 ini. Rencananya program ini akan menjangkau lebih dari satu juta warga yang ingin mendapat pelatihan kerja.

Direktur Pemantauan dan Evaluasi Project Management Officer (PMO) Prakerja, Cahyo Prihadi, mengatakan sejak program ini diluncurkan pada 2020 lalu hingga akhir 2023 kemarin, pemerintah sudah melatih sekitar 17,5 juta penerima manfaat dari 147 juta angkatan kerja di Indonesia.

"Sejak diimplementasikan pada April 2020 lalu, Prakerja telah menjangkau sebanyak 17,5 juta lebih penerima dari 147 juta angkatan kerja di Indonesia di akhir 2023," kata Cahyo seperti dikutip, Jumat (17/5/2024).

Lebih lanjut Cahyo mengatakan, sepanjang 2024 ini Prakerja ditargetkan akan melatih 1.148.800 penerima manfaat. Karena itu pihanya sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun, di mana setiap penerima manfaat akan mendapat biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta per orang.

"2024 kami masih lanjut targetnya 1.148.800 angkatan kerja dan terus kan lanjut. Harapannya kita bisa lebih banyak menjangkau angkatan kerja Indonesia yang mau dilatih," terangnya.

Secara rinci, dia menyebut sejak Januari hingga April 2024 program kartu pekerjaan sudah membuka 4 gelombang pelatihan (dari gelombang 63-67) dan menerima sekitar 850.000 penerima manfaat. Kemudian program ini akan dibuka kembali untuk gelombang 68 pada Jumat (17/5/2024) ini.

"Terakhir (Januari-April 2024) kita sudah SK-kan 850 ribu orang. (Pada 2024) kita kan start gelombang 63, sekarang gelombang 67, akan buka gelombang 68 (pada 17/5 besok). Kita kan biasanya selang dua minggu ya, istilahnya Jumat berkah. Jadi Jumat (17/5) kemudian Senin (20/5) kita tutup, habis itu seleksi ya, kemudian Rabu (22/5) kita umumkan," terangnya.

Di luar itu, untuk 2025 mendatang ia belum bisa memastikan apakah program ini akan terus dilanjutkan atau tidak. Sebab pada akhirnya program ini hanya bisa berjalan sesuai keputusan pemerintah.

"Kami menunggu arahan untuk Tahun Anggaran 2025 terkait skema operasi yang akan diterapkan Program Prakerja, itu arahan dari Komite Cipta Kerja," kata Cahyo. kbc10

Bagikan artikel ini: