15 Tahun, Keterbatasan Informasi Publik Belum Peroleh Kategori 'Baik'

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:59 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Indeks penerapan keterbukaan informasi pada badan publik di Tanah Air dalam 15 tahun terakhir ternyata belum mampu menembus kategori publik. Skor nasional yang diberikan Komisi Informasi (KI) Pusat dikategorikan cukup.

"15 Tahun lebih sejak UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (KIP) dhasilkan, pelaksanaannya masih pada kategori cukup-cukup saja. Cukup-cukup saja. itu artinya biasa-biasa saja, kadang baik dan juga tidak terlalu baik. Cukup-cukup saja dengan nilai 70, dengan usia 15 tahun," ujar Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) KIP Gede Narayana dalam  diskusi publik mengenai Pelaksanaan Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024 di Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Penyematan skor ini kepada badan publik dirangkum dalam program IKIP. Sebagaimana Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024, IKIP menjadi salah satu program Prioritas Nasional.

KIP mengaktegorikan skor keterbukaan informasi publik ke dalam lima kategori yakni Buruk Sekali 0,39, Buruk 40-59, Sedang 60-79, Baik 80-90 dan Baik Sekali 90-100. "Tahun ini menjadi tahun ke 4 pelaksanaanya," ujar Naryana.

Catatan KI Pusat menyebutkan,trend kinerja IKIP sejak pertama kali digulirkan di tahun 2021 mencatat Skor Nasional yang diraih adalah 71,37 dan cenderung meningkat.Sementara di tahun kedua dan ketiga Skor Nasional mengalami kenaikan 3,06 dan 0,97 menjadi 75,40 di tahun 2023.Skor Nasinal masih dalam kategori 'Sedang' dalam tiga tahun pelaksanaannya.

Tahun ini, tahap penyusunan IKIP diawali dengan Bimbingan Teknis pada Kelompok Kerja Daerah (PokjaDa). Setelah itu dilanjutkan pelaksanaan Focus Group Discussion di 38 provinsi untuk memperole nilai provinsi.Selanjutnya dilakukan Forum Nasional Assessment Council untuk menghasilkan nilai IKIP nasional.

IKIP menganalisis tiga aspek penting yang meliputi kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP,persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi. Selanjutnya, kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanan keterbukaan informasi terutama kepatuhan melaksanaan putusan sengkata informasi publik yang menjamin hak masyarakat atas informasi.

Sebagaimana diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (KIP) yang terdiri 64 pasal menganut prinsip dasar yang mewajibkan kepada setiap Badan Publik membuka askes bagi setiap pemohon informasi publik mendapatkan informasi yang berkaitan kemaslahatan masyarakat luas. Namun regulasi ini juga mengecualikan informasi tertentu pada Badan Publik yang berhubungan dengan kerahasiaan negara. kbc11

Bagikan artikel ini: