9.111 Kontainer Tertahan di Perak, Kemendag Relaksasi Izin Impor 7 Komoditas

Sabtu, 18 Mei 2024 | 16:36 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah merevisi regulasi regulasi importasi barang dengan tujuan membebaskan ribuan kontainer yang tertahan di pelabuhan-pelabuhan. Salah satu poin penting dalam perevisian tersebut adalah pemberian relaksasi terhadap tujuh komoditas yang sebelumnya diberlakukan pengetatan impor.

Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang merevisi Permendag nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Ini sebagai respons keluhan pebisnis bahwa pembatasan perdagangan ini mengganggu operasi. Pantas saja, terdapat 17.304 kontainer tertahan di pelabuhan Tanjung Priok. Sementara sebanyak 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato di Jakarta, Jumat (17/5/2024) mengakui, data jumlah kontainer yang tertahan akibat belum bisa mengajukan dokumen impor karena belum terbitnya Persetujuan Impor dan Pertek. Adapun, kontainer yang tertahan itu terdiri dari komoditas besi baja.Selain itu tekstil dan produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya yang memerlukan izin impor dalam melakukan importasi.

Airlangga berharap, revisi tersebut dapat menyelesaikan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan akibat belum terbitnya perizinan impor (PI) atau persetujuan teknis (pertek) dari Kementerian terkait. "Untuk menyelesaikan kedua permasalahan tersebut, dilakukan pengaturan atau arahan Presiden untuk revisi Permendag yang telah disetujui tadi siang dan akan dilanjutkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait barang yang terkena lartas [larangan terbatas] impor," ujarnya.

Dia mengatakan, Permendag baru itu akan memberikan relaksasi perijinan impor terhadap komoditas yang di Permendag 36 diperketat dengan menambahkan PI dan LS dalam importasinya. Pertama pada Permendag 8/2024, empat komoditas berupa obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, tas, dan katup hanya memerlukan laporan surveyor (LS) tanpa perizinan impor.

Kedua, Permendag baru itu membuat impor tiga komoditas berupa elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris tanpa memerlukan pertek dari Kementerian Perindustrian. Dalam hal ini, sesuai dengan Permendag 25/2022.

"Dengan ditetapkannya Permendag 8 2024 sebagai perubahan Permendag 36/2023 atau Permendag 7/2024 diharapkan dapat menyelesaikan kedua permasalahan atau kendala perijinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama kita," kata Airlangga.

Dalam kaitan itu, dia menuturkan, Permendag baru tersebut mulai berlaku  17 Mei 2024. Dia juga menyebut, barang-barang yang masuk sejak 10 Maret 2024 dan terkendala dengan peraturan sebelumnya maka dapat diselesaikan dengan mendasarkan Permendag 8/2024.

Dia juga mengimbau bagi para importir yang barangnya belum mempunyai persetujuan impor akibat kebijakan sebelumnya itu, maka dapat mengajukan kembali persetujuan impor melalui mekanisme Inatrade Kemendag.

Selain itu Airlangga mengatakan, untuk kontainer yang tertahan, belum, atau tidak bisa mengajukan impor maka dapat mengajukan kembali sesuai mekanisme tersebut. Sedangkan bagi barang yang telah masuk sebagian dan memiliki perizinan impor, maka sebagian barang yang tertahan di pelabuhan dapat langsung diproses perizinannya.

"Besok saya dan Bu Sri Mulyani akan ke Tanjung Priok untuk lihat sosialisasi dari Permendag ini, Pak Presiden minta agar barang yang tertumpuk di pelabuhan ini bisa segera dikeluarkan," tutup Airlangga. kbc11

Bagikan artikel ini: