Kemendag Bersama Kadin Bentuk Satgas Impor Ilegal

Selasa, 9 Juli 2024 | 21:10 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat membentuk satuan tugas (satgas) guna menelusuri melonjaknya importasi Indonesia. Satgas juga ditugaskan akan mencari akar permasalahan adanya perbedaan data impor versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan data impor negara asal.

Kementerian Perdagangan (Kemendag), kata Zulhas, telah melakukan beberapa kali revisi kebijakan dan pengaturan impor, mulai dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023, Permendag Nomor 3 Tahun 2024, Permendag Nomor 7 Tahun 2024, dan Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Revisi berkali-kali tersebut menurut Zulhas merupakan penataan ekspor impor. Namun hingga saat ini permasalahan banjir impor di Indonesia masih terus terjadi, bahkan cenderung tidak ada perubahan.

"Impor banjirnya ini artinya belum ada perubahan, tadinya kita harap ada perubahan tapi tidak ada," kata Zulhas saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Terjadinya banjir impor juga diamini Zulhas terdapat selisih data impor yang sangat jauh berbeda antara data yang dihimpun BPS dengan data impor asal negara tujuan. Hal ini yang menurutnya perlu ditelusuri, sehingga disepakati pihaknya bersama Kadin akan membentuk satgas impor.

"Data impor kita kalau dari luar dengan data impor yang ada di dalam negeri, bedanya jauh, jomplang. Jadi impor kita misalnya US$100 juta data BPS, data dari luar bisa US$300 juta. Jauh sekali," tegas Zulhas.

Selain perbedaan data impor dari BPS, perbedaan data impor juga terjadi di masing-masing komoditas berdasarkan asosiasi per sektor, seperti asosiasi pengusaha, asosiasi pedagang pakaian, asosiasi pusat perbelanjaan, dan asosiasi lainnya.

Karena itu, kata dia, satgas impor dianggap perlu dibentuk agar permasalahan impor bisa diketahui ujungnya dan bisa segera diatasi. "Kadin sama Kemendag, nanti satu dengan siapa lagi kita akan rumus. Kita bikin satgas untuk melihat dimana perbedaan data yang begitu besar," tutur dia.

Adapun tugas Satgas impor ini nantinya akan memeriksa ke lapangan secara langsung untuk mengetahui status legal atau ilegal produk yang diimpor dan menelusuri penyalahgunaan kode Harmonized System (HS). Satgas ini rencananya kata Zulhas akan dibentuk dalam waktu dekat.

Terkait melonjaknya impor barang ke Indonesia, Zulhas sebelumnya juga sudah menugaskan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk membuat Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menciptakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Dua kebijakan tersebut nantinya diperkirakan akan memberikan pajak tinggi hingga 200% untuk tujuh komoditas yang telah ditentukan dalam rapat terbatas bersama Presiden.

"Rapat kemarin memutuskan ada tujuh yang harus mendapat perhatian khusus, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki," urai Zulhas.

Dia menambahkan, tujuh komoditas tersebut akan diatur BMTP dan BMAD juga, kata Zulhas, karena mengalami lonjakan data impor yang signifikan. kbc11

Bagikan artikel ini: