Pengembangan Desa Wisata disinergikan dengan PNPM

Senin, 28 Juni 2010 | 15:18 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pengembangan Desa Wisata diharapkan bisa disinergikan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). PNPM dari berbagai sektor seperti PNPM perdesaan, pertanian, UKM, dan agrobisnis diharapkan bisa bersinergi dengan pengembangan destinasi wisata desa wisata.

Dirjen Destinasi Pariwisata Kementerian Budpar Firmansyah Rahim menyatakan pengembangan wisata itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemangku wisata saja, tapi harus melibatkan banyak sektor seperti pemda yang harus membangun destinasi.

“Bersinergi dengan instansi lain itu penting seperti dalam pembangunan infrstruktur, keamanan, hotel dan restoran, dan pembangunan dilakukan secara serentak, tidak bisa dibangun persektor seperti tahun ini membangun jalan, tahun depan destinasinya dan selanjutnya hotel dan restoran,” jelas Firmansyah di Jakarta, Senin (28/6/2010) seperti dilansir laman Depkominfo.

Dengan demikian, sambungnya, tentu wisata tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, karena masing-masing terlanjur rusak. Tapi kalau semua dibangun serentak atau simultan, maka pemangku wisata seperti Kemenbudpar bersama Asosisi Pariwisata tinggal mempromosikan dan akan membawa paket wisata ke daerah tersebut.

Namun kalau destinasi sudah dibangun tapi sarana jalannya untuk menuju ke lokasi destinasi belum dibangun, maka pemasaran objek wisata tersebut tidak akan berhasil. Sebaliknya jalan sudah bagus, namun destinasinya belum siap, maka itupun akan mengecewakan para wisatawan.

Firmansyah mengakui bahwa kebanyakan destinasi wisata berada di desa. Sedangkan di kota hanya memiliki destinasi wisata Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dan museum.

Namun keberadaan wisata di daerah atau di desa, perlu didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana secara terpadu lintas sektor. Pembangunan PNPMM kalau bersinergi dana menjadi besar dan objek sasaran lebih banyak dari pada masing-masing sektor, sehingga sektor wisata akan lebih mudah.

Namun dalam pemberdayaan tenaga pendamping PNPMM wisata tersebut harus orang yang memahami kondisi wisata daerah masing-masing, jangan orang luar. Pasalnya, selain tidak dekat dengan penduduk daerah tersebut, juga tidak mengenal budaya dan karakter masyarakat disana.

“Bahkan hal itu bukan malah membantu pengembangan wisata di daerah /desa tersebut, tapi justru malah menimbulkan masalah baru dengan adanya penolakan dari masyarakat disana,”: papar Firmansyah.

Apalagi kalau tenaga pendamping tersebut adalah orang pemilik hotel dan restoran di lokasi wisata terebut, yang sering berhubungan dan membeli produks masyarakat desa terkait, sehingga lebih mendekatkan hubungan mereka dalam pengembangan wisatanya.

Menurut dia, hal itu sudah pernah dilakukan di daerah wisata di Yogyakarta dengan melibatkan orang hotel di daerah tersebut, sehingga semua berjalan baik dan lancar, karena memiliki satu tujuan yang sama untuk memajukan pariwisata daerah tersebut. kbc2

Bagikan artikel ini: