Kasus Risma, Pemprov Jatim tunggu second opinion

Rabu, 2 Februari 2011 | 13:51 WIB ET
Demonstrasi menentang Walikota Surabaya
Demonstrasi menentang Walikota Surabaya

SURABAYA, kabarbisnis.com: Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf menyatakan, hingga saat ini Pemprov Jatim masih menunggu pendapat lain (second opinion) dari para ahli terkait kasus pemakzulan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

"Gubernur akan meminta second opinion dari para ahli dalam menyikapinya. Dan sebenarnya memang hal ini tidak perlu terjadi jika komunikasi antara eksekutif dan legestif tidak buntu. Harusnya Wailkota dan DPRD selalu kompak," ungkap Saifullah Yusuf saat menghadiri acara bedah buku dengan judul Siapa Bilang Merokok Haram karangan M. Nasim Fauzi di hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (2/2/2011).

Saifullah mengatakan, langkah pemakzulan Risma yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memang boleh dan bisa dilakukan, namun itu membutuhkan proses panjang dan tidak gampang. Ada proses dan berbagai tahapan yang harus dilalui.

"Ini memang boleh, agar ada check and balance. DPRD sebagai wakil rakyat memang berhak untuk melakukan pengawasan agar ada keseimbangan. Dan kasus ini sejauh pengetahuan saya adalah kasus pertama yang terjadi di Jatim, atau bahkan di Indonesia. Sya berharap ini ada solusinya," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa langkah pemakzulan memang sudah diambil oleh DPRD Surabaya, namun hal ini juga perlu dicermati dan kaji apakah keputusan tersebut sudah dilalui secara benar melalui berbagai tahapan ataukan belum.

Terkait keputusan PDIP yang memerintahkan kepada wakilnya di DPRD Surabaya untuk mencabut tuntutan mereka, Saifullah mengatakan tidak kaget. Karena ini adalah dalam ranah pilitik dan keputusan yang diambil pun adalah keputusan politik. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa semua harus dipandang secara arif.

Sementara masyarakat luas menurutnya harus menunggu kebijakan dari eksekutif dan legeslatif dan jangan terlalu dilibatkan.

"Biarkan kasus ini berjalan di kanal eksekutif dan legeslatif, jangan libatkan masyarakat karena tidak akan mengubah pertimbangan," katanya.kbc6

Bagikan artikel ini: