Keadilan jender pacu pertumbuhan ekonomi

Selasa, 24 Januari 2012 | 13:35 WIB ET
Petani perempuan di lahan tembakau (dok. kabarbisnis.com)
Petani perempuan di lahan tembakau (dok. kabarbisnis.com)

SURABAYA, kabarbisnis.com: Ketidakadilan jender yang selama ini masih terjadi berimplikasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akses ekonomi yang terbatas untuk perempuan membuat pertumbuhan berjalan tidak sehat.

"Mendorong akses perempuan terhadap kegiatan ekonomi produktif bisa memacu pergerakan ekonomi," ujar Kepala Ekonom Manajemen Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan (PREM) Bank Dunia Shubham Chaudhuri di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (24/1/2012).

Pakar ekonomi dari Columbia University, Amerika Serikat, tersebut mengatakan, hingga saat ini ketimpangan jender dalam perspektif masih terjadi di banyak aspek. "Misalnya, gaji pekerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki dalam posisi jabatan yang setara. Perempuan juga lebih susah mengakses kredit," ujarnya.

Berdasarkan data World Development Report on Gender Equality and Development yang dipublikasikan Bank Dunia, secara umum di seluruh dunia, dari setiap US$1 yang dihasilkan pekerja laki-laki, perempuan hanya bisa menghasilkan 80 sen. Bahkan, untuk beberapa negara berkembang, angka yang diperoleh perempuan lebih rendah.

Misalnya, untuk sektor pertanian di Indonesia, perempuan hanya menghasilkan 50 sen ketika laki-laki bisa menghasilkan US$1. Sementara di sektor industri perempuan hanya bisa menghasilkan 75 sen dari yang dihasilkan laki-laki sebesar US$1. Kondisi di sektor pemerintahan (PNS) lebih baik, di mana setiap laki-laki menghasilkan US$1, perempuan menghasilkan 80 sen.

Shubham menambahkan, sejumlah riset menunjukkan, pemberian kesempatan yang sama kepada perempuan terbukti bisa mendorong laju ekonomi bergerak lebih cepat. "Mendorong hak akses tanah dan pupuk untuk perempuan, misalnya, bisa meningkatkan produksi pertanian antara 2%-4%. Adapun mengurangi segregasi pekerjaan antara laki-laki dan perempuan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 25%," beber ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia tersebut.

Menurut dia, ketimpangan jender itu disebabkan oleh empat faktor yang saling berkaitan, yaitu pasar, institusi formal, institusi non-formal, dan rumah tangga. "Pasar belum memberi akses yang sama ke perempuan dan laki-laki. Institusi non-formal memproduksi ketentuan yang menjadi normal sosial yang merugikan kaum perempuan," ujarnya.

Ketidakadilan dan ketimpangan jender tersebut lestari karena dukungan empat faktor tersebut. Saat ini, hanya 19% dari seluruh anggota parlemen di dunia berasal dari kaum perempuan. Meski hampir semua negara telah meratifikasi Konvensi Penghapusan. Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), nyatanya terdapat 510 juta perempuan di seluruh dunia yang dianiaya oleh partner mereka sepanjang hidupnya.

Data Bank Dunia menyebutkan, saat ini 51% peserta pendidikan perguruan tinggi di seluruh dunia adalah mahasiswa. Namun, pada saat bersamaan, masih ada 35 juta anak perempuan yang tak bisa masuk sekolah. Tingkat harapan hidup perempuan memang terus meningkat, namun saat ini ada 4 juta perempuan yang meninggal lebih cepat dibanding laki-laki.

Untuk bisa mengatasi masalah itu, Shubham mengatakan, semua elemen harus bergerak bersama. Misalnya, mengubah UU Ketenagkerjaan yang bias terhadap perempuan, mempermudah akses kredit, dan menyiapkan jaringan kerja yang memudahkan kaum perempuan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

"Insentif ekonomi bisa mengubah struktur sosial yang bias terhadap perempuan. Insentif itu bisa berupa pembangunan infrastruktur, mulai dari listrik, transportasi publik, air, hingga telekomunikasi yang memudahkan perempuan untuk mengakses kegiatan ekonomi produktif," ujarnya.

Namun, Shubham meminta agar ada kehati-hatian gerakan dalam memaknai pemberdayaan ekonomi perempuan dan eksploitasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. "Apakah kita bisa membedakan ini sebuah upaya pemberdayaan ekonomi atau eksploitasi ekonomi. Kita harus hati-hati dalam menyikapi hal ini. Keduanya harus dikaji. Tapi yang jelas pasar dilarang melakukan eksploitasi," ujarnya. kbc5

Bagikan artikel ini: