Banyak aturan rugikan pebisnis, Kadin Jatim bentuk lembaga advokasi

Minggu, 23 Juni 2013 | 15:05 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Masih banyaknya kebijakan pemerintah, baik daerah maupun pusat yang tidak pro pengusaha memicu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim untuk membentuk lembaga advokasi. Lembaga ini akan bertugas melakukan advokasi kebijakan di seluruh kabupaten/kota di Jatim.

"Ini adalah wujud dari komitmen Kadin Jatim untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan advokasi. Sebab, hingga saat ini, masih banyak kita temukan berbagai kebijakan dan regulasi yang ada di kabupaten kota yang tidak berpihak kepada pengusaha yang bertentangan dengan Undang-Undang dan investasi," ujar Ketua Komite Tetap Persaingan Usaha Sehat Kadin Jatim, Moh Makruf di Surabaya, Minggu (22/6/2013).

Diantaranya, mahalnya pengurusan perijinan di daerah. Bahkan, untuk urus ijin domisili saja, biaya yang dikenakan bisa mencapai Rp10 juta hingga Rp70 juta. "Perijinan satu atap akhirnya hanya menjadi teori. Prakteknya masih belum ada," keluhnya.

Contoh lain tentang kasus garam di Madura. Dalam pelaksanaannya, penentuan kualitas garam KW I, KW II dan KW III tidak transparan. Tiba-tiba saja garam milik petani dikategorikan KW III atau KW II tanpa ada mekanisme yang jelas. Selain itu, ada juga kasu yang terkait biaya kepelabuhanan yang dinilai masih besar yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

"Lembaga Advokasi ini juga dilengkapi dengan posko atau klinik bantuan hukum. Ini juga berkaitan dengan regulasi dan kebijakan agar berpihak kepada pengusaha. Intinya kami siap melakukan advokasi pengusaha karena sesuai dengan UU nomor I/1987, Kadin berfungsi sebagai wadah tunggal bagi pengusaha," kata Ma'ruf.

Melalui lembaga dan posko ini, kadin akan berupaya optimal dalam melakukan perlindungan serta memperjuangkan hak pengusaha yang selama ini diperlakukan tidak adil.

"Untuk itu, kami berharap, seluruh pengusaha, dimanapun dan dengan siapapun, tidak takut lagi melakukan perlawanan pada kesewenang-wenangan dan ketidakadilan di daerah sebab kami akan selalu melakukan pendampingan. Seperti pada kasus Persatuan Pengusaha Periknana Indoneisa (P3I) Jatim terkait kasus pemasangan iklan videotron di gedung Siola Surabaya ," tegasnya.

Selain melakukan pendampingan pada kasus yang dihadapi serta pendampinagn terkait regulasi dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak, lembaga tersebut juga bertugas untuk melakukan legal drafting karena biasanya pengusaha tidak begitu jeli dalam membaca hak dan kewajiban dalam kontrak yang ditanda tangi, "Padahal biasanya dalam kontrak terseb terdapat banyak jebakan," pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: