Pemerintah fokus angkutan massal perkotaan

Senin, 19 Agustus 2013 | 06:55 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pengembangan angkutan massal perkotaan menjadi fokus pembangunan infrastruktur nasional jangka menengah-panjang.

"Ini seperti di Jakarta elevated loopline KRL tentu multiyears diharapkan selesai 2018," ujar Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana.

Armida menambahkan, tidak hanya di Jakarta, pengembangan angkutan massal perkotaan juga dilakukan di lima kota lainnya seperti Medan, Surabaya, Bandung, dan Denpasar. "Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) tidak hanya di Jakarta tapi juga di 5 kota lainnya. Ini dikaitkan dengan pengembangan angkutan massal perkotaan yang terintegrasi," terang Armida.

Menurut Armida, pemerintah berkomitmen menuntaskan beberapa program infrastruktur pada 2014 mendatang. Diantaranya adalah double track lintas utara Jawa yang nilai investasinya mencapai Rp 10,1 triliun yang dilakukan secara multiyears sejak 2011 lalu.

Double track lintas utara Jawa ini meningkatkan kapasitas angkutan barang tiga kali lipat dengan waktu tempuh yang sepertiga lebih singkat. Adapun, kapasitas perjalanan kereta api juga meningkat 2,5 kali lipat per harinya.

Program lainnya adalah penyelesaian pembangunan dermaga keenam di Merak, Banten, dan Bakauheni, Lampung. Investasi proyek ini mencapai Rp 157 miliar. Pemerintah menargetkan dermaga ini dapat meningkatkan kapasitas dari 28 kapal menjadi 34 kapal dan keberangkatan kapal dari 90-110 perjalanan per hari menjadi 115-135 trip per hari.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, belanja infrastruktur sudah akan mendekati 5% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. "Dan, menuju rasio yang memberikan confidence pada investor. Pembangunan infrastruktur ini juga menunjukkan kepada investor bahwa kita melakukan upaya keras membangun infrastruktur," ujar Hatta pada kesempatan yang sama

.

Hatta melanjutkan, kebijakan membangun infrastruktur yang dilaksanakan secara komersial bisa dilaksanakan BUMN dan pihak swasta. Pemerintah berupaya pembangunan infrastruktur tidak menggunakan APBN.

"APBN untuk mengerjakan infrastruktur daerah seperti infrastruktur pedesaan, membangun waduk, irigasi, dan infrastruktur yang bukan minat investor," tukasnya.

Adapun, Menteri Keuangan Chatib Basri menambahkan, total anggaran infrastruktur 2014 mencapai Rp 264 tiliun dengan alokasi anggaran untuk pemerintah pusat sebanyak Rp 188 triliun.kbc11

Bagikan artikel ini: