Masih banyak ditemukan pelanggaran selama kampanye

Senin, 26 Agustus 2013 | 10:02 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Masa Kampanye Pemilukada Jatim berakhir Minggu (25/8/2013). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur pun sudah mendapatkan laporan dari Panwaslu Kabupaten/kota bahwa semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sama-sama diketahui melanggar selama masa kampanye.

Anggota Bawaslu Jatim, Sri Sugeng mengatakan, laporan yang masuk ke bawaslu pertama yaitu menemukan dugaan politik uang yang dilakukan tim pasangan calon nomor 4 Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah). Penemuan pelanggaran dugaan money politic tersebut oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Jombang dan Panwascam Mojoagung, Jombang.

Menurutnya, laporan ke Bawaslu tersebut berbunyi ada dugaan pelanggaran money politic pada kampanye 19 Agustus. "Laporan itu berbunyi simpatisan pendukung Khofifah-Herman membagikan uang Rp 10.000 dan Rp 5.000," ujarnya seperti dikutip dari kominfo.jatimprov.go.id, Senin (26/8/2013).

Diakuinya, bahwa besaran nominal uang money politic tidak menjadi ukuran, berapapun besar uang yang dibagikan tetap sebuah pelanggaran. Money politic dianggap melanggar UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bisa juga berujung pada kasus pidana.

Pelanggaran juga dilakukan oleh tim pasangan Eggi Sudjana-M Sihat (Beres). Pasangan nomor urut 2 ini paling banyak melakukan pelanggaran kampanye dengan tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK). "Terhadap penemuan ini Bawaslu sudah melaporkan ke pihak polisi, saat kampanye mengggunakan truk kontainer sempat dibubarkan polisi. Hampir di semua kampanye Eggi-Sihat tidak menggunakan STTPK," paparnya.

Sementara Tim Pasangan Bambang DH-Said Abdullah juga ditemukan melakukan pelanggaran. Salah satunya adalah pelanggaran saat kampanye di Kabupaten Kediri yang melibatkan oknum PNS.

Panwascam Kediri menemukan ada mobil plat merah yang berhenti dan menurunkan seseorang di depan stadion Candra Bhirawa tempat kampanye Bambang DH-Said Abdullah dilakukan. Kampanye ini melanggar UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78. Kemudian juga pada ketentuan pidana pasal 116 ayat 3.

Bawaslu juga mencatat pelanggaran yang dilakukan tim pasangan petahanan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). Pelanggaran tersebut berupa pemasangan spanduk dengan ukuran 1,5 meter x 6 meter di jalan masjid desa Tapelan, Bojonegoro. Hal itu melanggar pasal 22 Peraturan KPU nomor 14/2010.

“Untuk pelanggaran pelanggaran lainnya, kami masih melakukan perekapan, tentu nanti akan diketahui banyak pelanggaran kampanye yang dilakukan tim masing masing pasangan calon,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Jatim, Sufiyanto mengatakan bahwa semua pelanggaran tersebut akan diproses lebih lanjut, diantaranya dengan melakukan kajian. “Bawaslu juga sudah mengeluarkan rekomendasi pada KPU untuk melakukan peringatan pada tim salah satu pasangan calon,” ujarnya.

Jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat, maka tidak menutup kemungkinan Bawaslu akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum lebih lanjut. Seperti jika ditemukan kasus pidana akan diteruskan ke pihak polisi.

Seperti diketahui, Pemilukada Jatim diikuti oleh empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Calon dengan nomor urut 1 adalah Soekarwo-Saifullah Yusuf, pasangan No 2 yakni Eggi Sudjana dan Sihat, Pasangan No 3 yakni Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah, dan pasangan No 4 adalah Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja. kbc10

Bagikan artikel ini: