Peran pengusaha pemula di proyek APBN bakal dipermudah

Jum'at, 4 Oktober 2013 | 17:18 WIB ET

KUTA, kabarbisnis.com: Dalam rangka menumbuhkan jumlah pengusaha di Tanah Air, pemerintah bakal memberikan kemudahan bagi pengusaha pemula yang terlibat dalam proyek-proyek yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Upaya ini dilakukan menyusul bakal diterbitkannya Perpres pemberdayaan pengusaha pemula pada kuartal IV-2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu diungkapkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai meresmikan Unthinkable Week 2013 dan forum pembiayaan wirausaha pemuda dan pengembangan ekspor, di Discovery Mall, Kuta, Bali, Jumat (4/10/2013). "Sebentar lagi rampung. Bulan-bulan ini selesai," katanya.

Menurut Hatta, perpres akan memberikan suatu pembinaan dan kemudahan bagi para pengusaha pemula di Tanah Air yang ikut dalam proyek-proyek APBN/APBD agar bisa tumbuh berkembang. "Jadi, ada pembinaan, ada kesempatan bagi pengusaha pemula. Kalau proyek-proyek kecil dan rendah janganlah direbut pengusaha besar," jelas Hatta.

Perpres ini, menurut Hatta, akan memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil, terutama menengah, agar bisa tumbuh, tapi dibina oleh pemerintah.

Ditambahkan Hatta, keberpihakan pemerintah dalam memberdayakan pengusaha pemula terlihat dari program kredit usaha rakyat (KUR). Sejauh ini, KUR sudah berhasil disalurkan kepada 8 juta debitur. Dari total jumlah penerima KUR tersebut, sebanyak 10 persen sudah berhasil naik kelas ke kredit komersial.

"Bayangkan kalau 10 persen dari 800.000 debitor KUR itu naik kelas berarti ada 8.000 pengusaha menengah. Jika dari 8.000 pengusaha menengah itu mampu naik kelas lagi, akan ada 8.000 pengusaha besar," jelas Hatta.

Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian bidang perdagangan dan UKM Edy Putra Irawadi mengatakan, perpres itu akan meregulasi beban birokrasi bagi pengusaha pemula. Kedua, memberikan kemudahan semudah-mudahnya akses pembiayaan bagi pengusaha pemula. Ketiga, program agar pengusaha pemula bisa 'naik kelas' statusnya menjadi pengusaha kecil, menengah, dan besar.

Sebelumnya, Ketua Umum Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Raja Sapta Oktohari meminta adanya keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha pemula.

"Pemerintah harus membuat treatment- treatment khusus untuk pengusaha pemula. Pernyataan pak Hatta Rajasa bahwa perlu adanya affirmative action perlu dijabarkan dengan payung hukum (perpres pengusaha pemula)," ujar Raja Sapta Oktohari.

Menurut Okto, bagi pengusaha pemula menjadi bankable hampir tidak mungkin. Langkah awal yang paling memungkinkan adalah membuat pengusaha pemula accountable, artinya ada kemudahan memulai usaha.

Dia menilai, konferensi tingkat tinggi forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC 2013) di Nusa dua, Bali, merupakan momentum menjual semua konsep untuk memajukan perekonomian nasional terutama keberpihakan terhadap pengusaha pemula dan UKM. kbc10

Bagikan artikel ini: