Menteri Sharif cerita kisah dua negara yang sukses terapkan zonasi laut

Kamis, 21 November 2013 | 12:15 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Indonesia dapat mengambil cerita sukses China dan Norwegia yang terlebih dahulu menerapkan tata ruang pesisir dan kelautan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sharif C. Sutardjo mengatakan, China telah menyelesaikan seluruh tata ruang laut baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota sejak 2002 lalu. Keberadaannya ditinjau kembali pada 2011.

Menurut. Sharif, masa berlaku tata ruang di China adalah 10 tahun.

"Terbitnya tata ruang laut menuai banyak manfaat, baik ekonomi, sosial maupun lingkungan,"ujar Sharif yang dalam Workhsop Nasional Akselerasi Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Jakarta, Kamis (21/11/2013)

Manfaat dari sisi ekonomi, menurut Sharif, pemerintah pusat dan daerah China ketiban rezeki.Pada 2012 lalu, China memperoleh pendapatan atas lisensi perairan laut sebesar 9,68 miliar Yuan.

"Dari jumlah itu, sebesar 2,97 milar Yuan masuk ke kas pusat dan 6,71 miliar Yuan mengalir ke kas daerah,"terang Sharif.

Pemerintah China,kata Sharif, mempunyai tiga target besar dari tata ruang lautnya yakni, mempertahankan kestabilan perikanan laut sekaligus memperkuat konservasi sumberdaya hayati laut.

"Pemanfataan laut bagi nelayan dan pengembangan perikanan modern serta perairan kunci, dimana kawasan untuk stok perikanan dan flora fauna liar terjaga secara efektif. China menargetkan pada 2020, kawasan fungsional untuk budidaya laut akan mencapai 2,6 juta hektare (ha),"bebernya.

Target kedua, kata Sharif, pengendalian secara rasional skala kegiatan reklamasi. Ini dilakukan untuk meredam kecenderungan dari rekmasi yang berlebih.Ini dilakukan agar kawasan reklmasi harus sesusai dengan daya dukung lingkungan.

Sementara target ketiga, sambung Sharif, untuk meningkatkan kualitas lingkungan laut dan memperluas kawasan konservasi. Selain itu, jumlah total bahan tercemar ke laut dapat dikendalikan.Dengan begitu kualitas lingkungan untuk kawasan perairan utama meningkat.

"Pada 2020,luasan kawasan konservasi ditargetkan melalui tata ruang laut di China mencapai 5% dari laut juridiksi dan untuk kawasan konservasi di perairan teritorial mencapai 11%,"tuturnya.

Contoh menarik lain, adalah negara Norwegia, menurut Sharif, yang memiliki tata ruang laut diatur alokasi ruang untuk perikanan tangkap dan budidaya, migas, alur pelayaran hingga konservasi. Menurutnya, dalam pelaksanaanya dapat berjalan harmonis dan bersinergi dan tidak saling mengganggu.

Sebagai informasi, kebutuhan zonasi pesisir dan laut itu sesuai amanat UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil bersifat lex spesialis dari UU No 26/2007 tentang UU Tata Ruang.kbc11

Bagikan artikel ini: