Impor beras Vietnam 156.000 ton ciderai amanat UU Pangan

Rabu, 5 Februari 2014 | 11:04 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Peredaran impor beras Vietnam sebesar 156.000 ton makin membuktikan buruknya kinerja pemerintah dalam menjalankan Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 .

"Masuknya beras dari luar jelas mencederai semangat itu. Padahal produksi dalam negeri masih cukup" ujar Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah di Jakarta, Selasa (4/2/2014) petang.

Masih menurut Said, menjadi tidak masuk logika ketika pemerintah baru saja mengumumkan surplus produksi padi. Produksi padi nasional pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 2,6% dari sebelumnya 69,06 juta ton menjadi 70,87 juta ton.

Dengan produksi sebanyak itu jika dikonversi dalam beras menjadi 38,84 juta ton. Jumlah ini maka terdapat surplus 5,4 juta ton karena kebutuhan nasional hanya sebesar 34,42 juta ton.

Menjadi aneh jika produksi dinyatakan naik tapi impor beras khusus dapat bocor ke pasar umum. Said mensinyalir adanya permainan antara importir dengan regulator. Terlebih setelah diketahui kode impornya sama.

Hal ini jelas menunjukkan adanya ketidakseriusan pemerintah dalam mengurus pangan.Menurut Said, fenomena ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengontrol dan menjalankan regulasi perdagangan beras.

Semestinya pemerintah selaku regulator memiliki melaksanakan peraturan dengan ketat, tidak justru sebaliknya menjadi bagian pelanggar peraturan. "Situasi ini menunjukkan pemerintah telah gagal melindungi petani dan produk dalam negeri," tandasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: