OJK tegaskan larang perencana keuangan jadi manajer investasi

Senin, 21 April 2014 | 12:25 WIB ET
(istimewa)
(istimewa)

JAKARTA, kabarbisnis.com: Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Soetiono menegaskan, perencana keuangan (financial planner) dilarang untuk mengelola dana investor.

"OJK tetap melarang perencanaan keuangan untuk bertindak sebagai manajer investasi. Untuk bisa menjadi manajer investasi, harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh peraturan OJK," kata Kusumaningtuti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta,Senin (21/4/2014).

Polemik soal perencana keuangan ini merebak setelah sejumlah orang, termasuk para artis, mengungkapkan kekecewaannya karena merasa tertipu oleh perencana keuangan dengan bendera QM Financial.

Kusumaningtuti menyatakan, OJK juga menekanankan fungsi perencanaan keuangan dalam memberikan rekomendasi kepada klien wajib menjelaskan manfaat, biaya dan risiko terhadap produk dan layananan di sektor jasa keuangan.

"OJK juga meminta kepada perencana keuangan wajib menginformasikan mengenai otoritas pengawas atas produk atau layanan yang direkomendasikan," ujar dia.

Selain itu, sambung dia, OJK mendorong perencana keuangan untuk menegakkan kode etik dan melaksanakan tata kelola yang baik (good governance), termasuk melakukan analisa yang didukung riset memadai dalam merekomendasikan suatu produk atau layanan kepada klien.

Menurut Kusumaningtuti, penjelasan kepada klien menjadi aspek penting, dan harus dipastikan bahwa klien telah memahami dan menyetujui serta bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat.

"Perjanjian kedua belah pihak ini menjadi referensi utama jika dikemudian hari terjadi permasalahan atau kegagalan dari keputusan yang telah disepakati antara perencana keuangan dan kliennya,"Kusumaningtuti.

Dia menambahkan, masyarakat perlu memahami unsur risiko dari kegiatan dan transaksi keuangan, antara lain dapat berupa investasi, perdagangan, penjaminan, proteksi asuransi, pegadaian, penyimpanan dan peminjaman dana.

"Risiko tersebut semakin tinggi jika produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan dijanjikan oleh perorangan yang tidak jelas otoritas yang mengawasinya," pungkasnya. kbc11

Bagikan artikel ini: