Menhub warning pebisnis kepelabuhanan yang tetap pakai non rupiah

Selasa, 15 Juli 2014 | 07:04 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan serius untuk menggalakkan kembali peraturan penggunaan rupiah dalam transaksi tunai/non tunai di sektor kepelabuhanan nasional.

Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan bahkan memberikan warning (peringatan) akan ada sanksi terhadap petugas maupun pelaku usaha kepelabuhanan yang membiarkan penggunaan mata uang selain rupiah.

"Enggak boleh (dilanggar), berani coba awas kena. Sudah diputuskan dan semua senang menggunakan rupiah, jangan sampai dibalik kalau menggunakan dolar kita tergantung pada rupiah. Sudah minggu lalu saya teken. Sekarang sudah berjalan," ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Senin (14/7/2014).

Menurut dia, aturan itu sangat menguntungkan negara. Misalnya, ada perusahaan yang membeli sembako seharga Rp 30 ribu perkilo. "Jika membayar dengan dolar harus disesuaikan dan mata uang itu harus diganti dengan rupiah, paparnya.

Bagi yang tidak mentaati aturan itu, pemerintah menyiapkan sanksi berat. Yakni, sanksi pidana kurungana selama satu tahun dan denda Rp 200 juta. Pemberlakukan hukuman itu diatur di dalam pasal 33 UU nomor 7 tahun 2011.

Petugas yang nakal dikenakan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam regulasi itu, hukuman yang dikenakan bervariasi. "Bisa penundaan kenaikan gaji dan kenaikan pangkat," tegasnya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, untuk saat ini pihaknya akan kembali menggalakkan UU No 7/2011 yang mewajibkan kembali transaksi di Indonesia menggunakan rupiah, salah satunya dalam transaksi di lingkungan pelabuhan.

"Pelindo II kita minta agar segera bisa implememtasikan UU ini. Maksimal tiga bulan untuk sosialisasi agar masalah penggunaan nominasi rupiah bisa dilaksanakan di lingkungan pelabuhan. Agar tidak ada tekanan berlebihan terhadap rupiah," ujar dia.

CT mengatakan, transaksi di pelabuhan seperti pembayaran kapal dan handling charge, semua menggunakan dolar. "Kalau nanti pakai rupiah, kan dengan begitu tidak perlu pakai dolar lagi di eksportir yang ada di Jakarta. Dia tetap pakai rupiah. Jadi enggak akan ada yang banyak transaksi jual beli," jelasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: