Kadin: Jangan terlalu lama putuskan kenaikan harga BBM Subsidi

Kamis, 6 November 2014 | 14:50 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kalangan pengusaha meminta pemerintah secepatnya memutuskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Karena dengan berlarutnya ketidakpastian kenaikan harga BBM dikhawatirkan akan memposisikan iklim perekonomian dalam negeri menjadi semakin tidak stabil.

"Sejak awal Kadin mendukung BBM subsidi ini dilepas. Karena kami menganggap subdisi yang digelontorkan pemerintah untuk BBM tidak dinikmati oleh golongan masyarakat yang seharusnya. Artinya, subsidi ini salah sasaran," tegas Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Business Development Center Kadin Jatim, Nelson Sembiring saat pelatihan Energi di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Kamis (6/11/2014).

Sementara itu, Tim Business Development Center Kadin Jatim, Puguh Iryantoro mengungkapkan, makin berlarutnya pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan BBM subsidi akan memicu banyak spekulasi. Harga berbagai kebutuhan juga akan naik tanpa ada standar yang jelas. Sementara keinginan warga untuk melakukan pembelian BBM subsidi besar-besaran serta penimbunan juga semakin besar.

"Ini harus segera ditetapkan. Tetapi untuk menaikkannya, pemerintah juga harus melihat kemampuan atau daya beli masyarakat dan harga minyak dunia. Saat ini, harga minyak cenderung turun kelevel US$ 85 per barrel dari posisi sebelumnya yang mencapai US$ 111 per barrel. Jadi, jangan menaikkan terlalu tinggi," kata Puguh.

Dukungan Kadin untuk segera menaikkan harga BBM Subsidi ini juga mengacu pada rendahnya pendapatan dari produksi minyak dalam negeri. Sejauh ini, ujarnya, pendapatan dari lifting minyak dalam negeri sebagian besar digunakan untuk membayar biaya recovery perusahaan yang melakukan proyek eksporasi Minyak. Di tahun lalu misalnya, dari hasil produksi minyak yang mencapai 830.000 barrel per hari atau setara dengan Rp233 triliun per tahun, sebanyak Rp191 triliun digunakan untuk cost recovery.

"Sisanya hanya tinggal Rp31 triliun, padahal impor kita mencapai 23,03 juta liter minyak setara dengan Rp 230 triliun. Devisit masih sangat besar. Ironisnya, BBM subsidi yang digunakan untuk sektor transportasi sangat besar, mencapai sekitar 40%, sementara industri mencapai 42% hingga 44%," katanya.

Idealnya, penggunaan BBM subsidi minimal 50% untuk industri sehingga mampu menggerakkan perekonomian dalam negeri, seperti di beberapa negara lain. Sementara sektor transportasi yang cenderung bersifat konsumtif harusnya kurang dari 40% untuk menekan angka konsumsi BBM.

"Dengan kondisi seperti ini, maka lonjakan penggunaan BBM subsidi akan semakin besar. Saat ini, rata-rata pertumbuhan konsumsi BBM subsidi dalam negeri mencapai 4,5% hingga 5,5% dari konsumsi sebesar 1,1 miliar hingga 1,2 miliar setara barrel minyak," katanya.

Selain dengan menaikkan BBM subsidi, pengembangan energi alternatif, yaitu energi terbarukan dan konservasi energi juga menjadi harga mati untuk dilaksanakan. Jangan sampai seperti di tahun-tahun sebelumnya, dimana upaya optimalisasi penggunaan energi terbarukan dan konservasi energi hanya ramai diperbincangkan dan digagas saat gonjang-ganjing kenaikan harga BBM Subsisi.

"Harusnya kita sudah mulai konsentrasi menggarap energi alternatif ini sejak 2008-2009 yang lalu. Dan saya tidak mengerti kenapa kemudian pada tahun 2010 berhenti dan baru mulai ramai lagi tahun lalu. Pemerintah hanya sebatas memberikan apresiasi untuk mengembangan energi alternatif ini disaat peresmian saja, setelah itu hilang," keluhnya.

Ia berharap pemerintah baru ini akan lebih serius menggarap dan mengoptimalkannya, mengingat potensi energi alternatif di Indonesia sangat besar. Beberapa jenis energi alternatif yang bisa dioptimalkan di Indonesia diantaranya adalah Energi Surya Foto Voltaik, Energi Surya Termal, Energi Air, Energi Biomassa, Energi Bioethanol dan Energi Biodisel.kbc6

Bagikan artikel ini: