BPJT usulkan 4 kelompok penyesuaian tarif tol

Kamis, 27 Agustus 2009 | 10:27 WIB ET

JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengusulkan, untuk membagi empat kelompok penyesuaian tarif tol berdasarkan evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pembagian kelompok yang dilakukan BPJT yakni untuk kelompok I, kenaikan tol reguler tanpa persyaratan. Terdapat 10 ruas tol dalam kelompok ini, 9 diantaranya dioperasikan PT Jasa Marga dan satu ruas dioperasikan PT Citra Marga Nushapala Persada.

Ruas-ruas tersebut yaitu, Jakarta-Bogor-Ciawi, Jakarta-Tangerang, Surabaya-Gempol, Padalarang-Cileunyi, Cawang-Tomang-Grogol-Pluit, Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Ulujami-Pondok Aren, Palimanan-Kanci, Semarang A,B,C serta Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga.

Kelompok kedua ialah reguler dengan-persyaratan, karena belum memenuhi SPM, diantaranya Cikampek - Purwakarta - Padalarang milik PT Jasa Marga, Serpong - Pondok Aren milik PT.Bintaro Serpong Damai, dan Ujung Pandang tahap I dan II milik PT Bosowa Marga Nusantara, serta JORR seksi S milik PT Jasa Marga.

Tiga ruas tol pertama diatas karena belum memenuhi SPM terutama menyangkut kerataan jalan. Tntuk JORR seksi S dikarenakan masih ada masalah hukum yang belum diselesaikan dengan investor lama.

Sedangkan kelompok ketiga yaitu terkait perubahan sistem transaksi, Tol Sedyatmo yang selama ini harus menggunakan sistem tertutup dengan dua kali transaksi rencananya akan dijadikan sistem terbuka dengan satu sistem terbuka.

Kelompok terakhir yaitu untuk ruas tol yang mengalami kenaikan dan diikuti rasionalisasi tarif tol, karena jalan tol ini masih harus direinvestasi dan direkonsesi sebagai akibat kebijakan masa lalu yang tidak kunjung menaikan tarif. Hal itu akan dilakukan terhadap ruas Tangerang-Merak milik PT Marga Mandalasakti dan Surabaya-Gresik milik PT Margabumi Matraraya.

”Hampir 90% ruas tol Tangerang - Merak harus direhabilitasi tanpa harus menutup jalan tol sehingga ruas ini dimasukan ke dalam kategori ini, termasuk tol Surabaya Gresik,” ungkap Kepala BPJT Nurdin Manurung seperti dilansir laman Departemen PU, Kmais (27/8/09).

Dia juga mengemukakan bahwa mengatakan SPM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menyesuaikan tarif tol. Dia tidak sependapat apabila SPM disebut tidak berkaitan dengan jalan tol.

“Justru apabila ada ruas yang tidak memenuhi persyaratan SPM maka Pemerintah dapat menunda kenaikan tarif tol,” katanya. kbc3

Bagikan artikel ini: