Soal gejolak harga beras, ini sikap HIPMI Jatim

Senin, 2 Maret 2015 | 11:47 WIB ET
(istimewa)
(istimewa)

SURABAYA, kabarbisnis.com: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan gejolak harga beras sekaligus menjamin kesejahteraan petani padi dengan meningkatkan harga pembelian pemerintah (HPP).

Ketua Umum HIPMI Jatim Giri Bayu Kusumah mengatakan, lonjakan harga beras saat ini memang disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah molornya masa panen raya yang biasanya berlangsung Februari. Molornya panen raya akibat pengaruh iklim, terutama karena musim hujan terlambat datang.

Selain itu, lonjakan harga beras juga didorong situasi psikologi pasar yang khawatir skema beras untuk rakyat miskin (raskin) benar-benar dihapuskan oleh pemerintah. Sebelumnya, sempat ada wacana mengganti raskin dengan model subsidi berbasis uang elektronik (e-money). Kondisi itu membuat raskin telat dibagikan oleh Bulog dan pemerintah daerah yang sama-sama menunggu kebijakan pemerintah pusat.

"Psikologi pasar itu berpengaruh. Apalagi, operasi pasar baru dikebut belakangan ini. Tentu ada masalah dengan operasi pasar di mana sasaran rumah tangga miskin tidak tersentuh. Ini yang ikut mendorong kenaikan harga beras, karena distribusi beras ke masyarakat terhambat," ujar Giri di Surabaya, Senin (2/3/2015).

Giri berharap agar Bulog dan pemerintah daerah secepatnya mendistribusikan raskin kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran per bulan. Penyaluran raskin bisa menekan harga beras di pasaran, karena pintu bagi spekulan untuk bermain semakin sempit. Apalagi jika operasi pasar bisa tepat sasaran. ”Seharusnya penyaluran raskin dilakukan pada awal bulan. Perlu sinergitas yang lebih kuat antara Bulog dan pemerintah daerah yang mengeluarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) raskin di wilayahnya,” tegas Giri.

Wakil Ketua HIPMI Jatim Bidang Agrobisnis, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Ahmad Adisuryo, menambahkan, pihaknya berharap pemerintah segera mengerak HPP gabah dan beras petani.

Sesuai Inpres no 12 tahun 2012, saat ini harga gabah kering panen (GKP) Rp 3.300, gabah kering giling (GKG) Rp 4.200 dan harga beras Rp 6.600 beras. "Setidaknya setiap jenis bisa dinaikkan 15%," ujar Opid, panggilan akrab Adisuryo.

HIPMI juga mendukung agar HPP diterapkan bergantung pada kualitas gabah atau beras yang dihasilkan, tidak seperti selama ini di mana HPP menganut model pembelian tunggal. "Banyak anggota kami yang mengelola tanaman padi bisa menghasilkan produk lebih baik, sehingga tidak bisa dilakukan model HPP pembelian tunggal," ujarnya.

HPP gabah dan beras perlu dikerek agar ada peningkatan kesejahteraan petani. "Ada insentif untuk petani pangan agar lebih giat. Saat ini ada kecenderungan alih lahan tanaman pangan ke hortikultura yang punya imbal hasil investasi jauh lebih baik. Beberapa anggota HIPMI di Jatim yang mengelola tanaman padi sudah mulai beralih ke hortikultura khususnya buah-buahan," ujarnya.

HIPMI Jatim berharap agar kenaikan harga beras bisa ditekan, dan di sisi lain kesejahteraan petani tetap terangkat. Dengan kenaikan HPP beras sebesar 15%, maka HPP menjadi Rp 7.590 per kilogram, kurang-lebih sama dengan harga beras impor dari Vietnam. "Harus ada win-win solution yang menguntungkan petani dan tidak menekan konsumen, sekaligus memastikan agar impor beras tak lagi diperlukan," tutup Opid. kbc5

Bagikan artikel ini: