Hari Musik Nasional, HIPMI Jatim kirim pesan berantai anti-pembajakan ke 3.000 anggota

Senin, 9 Maret 2015 | 10:18 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur menjadikan momentum Hari Musik Nasional yang jatuh tiap 9 Maret untuk mendorong potensi ekonomi di industri musik tanah air. Selama ini, salah satu hambatan kemajuan paling menonjol di industri musik adalah masih maraknya pembajakan.

"Dari sisi internal, hari ini kami mengeluarkan surat kepada cabang HIPMI di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk menyerukan anggota-anggotanya agar selalu membeli produk musik asli, bukan ilegal hasil bajakan. Pesan ini juga disampaikan berantai melalui grup BBM, WhatsApp, dan LINE kami yang menjangkau 3.000 anggota di seluruh Jatim," ujar Ketua Umum HIPMI Jatim Giri Bayu Kusumah.

Mengutip data Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), saat ini karya musik yang beredar di pasar diprediksi hanya 10% saja yang asli. Sisanya adalah produk bajakan. Indonesia masuk di peringkat 12 dalam daftar negara pembajak musik terbesar sejagat raya. LMKN sendiri adalah badan resmi yang dibentuk pemerintah untuk mengatur royalti hak cipta. 

Potensi kerugian musisi Indonesia akibat pembajakan mencapai Rp4,5 triliun per tahun. Kondisi itu membuat pelaku industi musik nasional kekurangan stimulus dalam berkarya. Padahal, dari karya itulah, potensi ekonomi bisa digerakkan. 

"Total kontribusi industri musik ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar Rp 5,2 triliun. Jika pembajakan bisa diberantas, tak ada lagi underground economy di industri musik, tentu kontribusinya makin besar," papar Giri.

Musik, sambung Giri, bisa menjadi pendorong bagi sektor industri kreatif lain. Dia mencontohkan bagaimana ekspansi budaya musik Jepang atau Korea di Indonesia yang secara pararel mampu mendorong konsumsi terhadap berbagai macam produk yang berbau kedua negara itu. "Mulai sinetron, komik, hingga produk fesyen mereka diburu oleh anak muda Indonesia. Bayangkan multiplier effect-nya," kata Giri.

Ketua HIPMI Jatim Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Agitya Kusuma Kamalalya, menambahkan, HIPMI Jatim berharap agar pemerintah serta aparat terkait tegas dalam memberantas tindak pidana pembajakan. Sebuah industri bakal berkembang pesat jika pembajakan produknya bisa diminimalisasi.

"Seniman musik dan perusahaan yang menaunginya adalah pembayar pajak. Jika pembajakan bisa diberantas, pajak mereka makin besar. Kontribusi ke negara itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai sektor," kata Agitya.

"Kita harus menghargai karya mereka. Soal hak cipta juga sudah diatur dalam UU Nomor 19/2002 tentang Hak Cipta yang diperbarui menjadi UU Nomor 28/2014," imbuh Agitya sembari menambahkan bahasa pembelian musik secara legal kini semakin mudah dilakukan melakukan berbagai aplikasi maupun situs tertentu.

Hari Musik

Hari Musik Nasional sendiri diperingati setiap 9 Maret. Tradisi ini sudah berlangsung lama, yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 10/2013.

Tanggal 9 Maret merujuk pada hari lahir Wage Rudolf Supratman yang tak lain adalah penggubah lagu kebangsaan "Indonesia Raya". "Hari Musik Nasional mesti menjadi pijakan untuk terus mendorong kemajuan industri musik di tanah air. Banyak potensi di industri ini yang belum dikapitalisasi secara optimal termasuk karena maraknya pembajakan, sehingga dampak penggandanya ke perekonomian juga kurang maksimal," ujar Agitya.

Bagikan artikel ini: