DPRD Jatim perjuangkan aturan lindungi pekerja rumahan

Senin, 9 Maret 2015 | 15:35 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Belum adanya jaminan kesejahteraan serta perlindungan hukum bagi pekerja rumahan mendasari Komisi E DPRD Jawa Timur untuk mendorong regulasi tentang pekerja rumahan. Ini juga menjadi momen saat peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret kemarin.

“Pekerja rumahan ini lebih luas dari sekedar Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang selama ini jadi fokus berbagai kelompok dalam advokasi regulasi” kata Agatha Retnosari, anggota E DPRD Provinsi Jatim, Minggu (8/3/2015).

Menurut Agatha, yang mencakup pekerja rumahan yakni meliputi buruh-buruh pekerja yang mendapatkan pesanan pekerjaan dari pabrik-pabrik untuk dikerjakan di rumah masing-masing. 

“Ada puluhan ribu pekerja yang tersebar di sentra-sentra pekerja rumahan, yang biasanya dekat lokasi pabrik. Mulai dari konveksi, rajutan, tas sepatu sampai pernak-pernik perhiasan. Mereka yang bekerja di sektor ini jumlahnya mencapai 70% pekerja perempuan,” jelas Agatha.

Agatha menambahkan, jika selama ini perlindungan hukum pekerja rumahan ini jauh dari layak, mulai dari perlindungan hukum untuk mendapat upah yang layak sampai tidak adanya kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan kesehatan maupun mengurusi limbah pekerjaan yang dihasilkan. 

“Kita harus ciptakan iklim yang pas, yang seimbang baik bagi pengusaha maupun pekerja rumahan ini. Bagaimana pola regulasi yang pas itu yang akan kita fokuskan, jangan sampai pekerja diperas tenaganya tapi perlindungan upah yang layak dan perlindungan kesehatannya dilupakan,” tegas Agatha.

Identifikasi terhadap jumlah valid pekerja rumahan ini dianggap Agatha menjadi problem khusus.

Agatha yang juga Pengurus Departemen Perempuan dan Anak PDI Perjuangan Jatim ini menambahkan, keberhasilan merumuskan regulasi yang pas bagi perlindungan mereka menghadapi problem khusus, diantaranya luasnya sebaran dan tidak mudahnya identifikasi karena mereka benar-benar bekerja di rumah dan kemudian menyetorkan hasil pekerjaannya pada pengepul khusus yang ditunjuk pabrik. 

"Tapi untuk menghadapi tantangan itu, kita akan bekerja bersama lembaga terkait untuk fokus mencari solusinya,” papar Agatha.

Dia berharap, momen Peringatan Hari Perempuan Internasional dijadikan momentum edukasi dan pendampingan kepada sektor-sektor pekerjaan yang didalamnya mayoritas pekerja perempuan. 

“Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, baik itu perempuan maupun laki-laki harus memiliki pandangan yang gender-friendly agar kebijakan maupun regulasi yang dihasilkan pro kepada perempuan. Semua regulasi yang pro-perempuan itu pasti juga akan berimbas positif kepada anak. Karena kualitas perempuan menentukan kualitas sebuah bangsa,” pungkas Agatha. kbc7

Bagikan artikel ini: