Pemprov Jatim ingin PKL bisa dipermudah dapatkan rumah

Kamis, 7 Mei 2015 | 23:41 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong kalangan perbankan serta pengembang perumahan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khususnya sektor informal untuk bisa membeli rumah murah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf usai membuka Rakerda ke-15 DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim di Surabaya, Kamis (7/5/2015).

"Selama ini sektor informal, seperti pedagang kaki lima (PKL), nelayan, petani dan sebagainya itu kurang diperhatikan. Oleh karena itu ini adalah sebuah tantangan bagi pengembang perumahan serta perbankan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat yang bergerak di sektor informal. Pihak bank sebagai penyedia dana juga diharapkan mampu memberikan kemudahan kredit pemilikan rumah,” katanya.

Diakuinya, masih minimnya penyaluran kredit rumah murah bagi sektor informal tersebut selama ini karena memang rata-rata mereka tidak memiliki agunan atau dianggap penghasilannya tidak tetap.

"Tapi dengan program yang baru dari pemerintah seperti uang muka ringan hanya 1% dan suku bunga yang hanya 5%, diharapkan ini menjadi solusi bagi perbankan. Soal agunan kalau di Jatim bisa memanfaatkan Jamkrida. Kita lihat ke depan skema ini seperti apa dampaknya bagi MBR," jelas Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim ini.

Dipaparkanya, dari fakta yang ada bahwa housing backlog secara nasional mencapai 15 juta unit rumah dengan kebutuhan 800 ribu unit rumah per tahun. Untuk Jatim mencapai 530 ribu unit terbagi menjadi dua, yakni untuk perkotaan sebanyak 212 ribu unit dan untuk perdesaan sebanyak 318 ribu unit. “Pengembang diharapkan lebih memacu diri serta meningkatkan partisipasi aktifnya dalam penyediaan perumahan dengan mengoptimalkan segala daya kreatifitas dan inovasinya, sehingga dalam kurun waktu mendatang housing backlog di Jatim dapat diminimalisir,” ujarnya. 

Gus Ipul mengungkapkan, target pembangunan Rumah Sederhana tapak (RST) di Jatim pada tahun 2012 sebanyak 25.000 unikt dicapai 20.182. pada tahun 2013 target sebanyak 28.231 dicapai 11.047 unit dan tahun 2014 target pembangunan RST sebanyak 25.000 unit yang terealisasi sebanyak 11.160 unit. 

Sehingga total realisasi RST sampai dengan tahun 2014 sebanyak 170.222 unit. Sementara dari pembangunan rumah susun di Jatim yang dimulai sejak tahun 1975 hingga 2014, telah terbangun 14 blok Rusunami (Rusunami Menanggal), 24 blok rusunawa di Surabaya, dan 276,5 Twin Blok (TB) Rusunawa tersebar di 30 kab/kota di Jawa Timur. 

Apersi incar 15.000 unit

Sementara itu terkait regulasi tentang perumahan yang diperkenalkan Pemerintah Pusat, per 1 Mei 2015, membawa angin segar bagi pengembang dalam mewujudkan program sejuta rumah.

"Kami menyambut baik peraturan baru itu dan mulai bisa bangkit dengan menawarkan stok proyek rumah murah yang dibangun anggota Apersi Jatim sebanyak 15.000 unit," jelas Ketua DPD Apersi Jatim, Supratno.

Sekadar diketahui, regulasi baru itu menyangkut perubahan 10 peraturan terkait, mulai dari Peraturan Menteri Keuangan hingga Keputusan Presiden. Beberapa inti dari regulasi tersebut adalah pembebasan pajak untuk rumah diharga maksimal Rp 300 juta.

Kemudian bunga kredit KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 5 persen, uang muka 10 persen dengan harga maksimal Rp 110 juta, khusus untuk MBR dan lain sebagainya.

Ditandaskan Supratno, ke 15.000 unit rumah murah ini masih berada di wilayah kabupaten-kabupaten tertentu di Jatim. Dimana mayoritas ada di daerah perkampungan nelayan di pantai selatan dan utara.

"Ada di daerah tapal kuda. Kalau untuk wilayah ring I, yang meliputi Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, kami tidak mampu. Karena kampung nelayan sudah berdekatan dengan industri dan infrastruktur yang lengkap, sehingga harga tanah mahal, tidak bisa dibangun untuk rumah murah," jelas Supratno.

Supratno menyebutkan, di wilayah ring I, pihaknya masih melakukan kajian untuk membangun rumah susun yang bisa menggunakan skema FLPP. "Masih kami hitung, berapa margin yang bisa kami dapat untuk segmen ini karena sebagai pengusaha kami tetap memikirkan keuntungan," bebernya. kbc7

Bagikan artikel ini: