Moeldoko: Penerbangan militer dibisniskan, bisa kena sanksi

Jum'at, 3 Juli 2015 | 10:18 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Maraknya kabar adanya ongkos bagi warga sipil yang naik pesawat kembali mencuat pasca jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, Sumatera Utara. 

Menanggapi hal ini, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan jika warga sipil tidak boleh membayar dalam penerbangan militer.  Dia pun menyebut ada sanksi jika ada pungutan untuk sipil dalam penerbangan militer.

"Ya pasti ada tindakan lah. Tidak boleh itu membisniskan barang," ujar Panglima TNI Meoldoko saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2015).

Namun, ada kasus-kasus tertentu yang dibolehkannya untuk meminta biaya. Seperti pengoperasian di hari-hari spesial.

"Ada case (kasus) lagi begini, case lagi, ini hari raya, kita harus mengerahkan kapal perang ini, pada occasion spesial (hari raya) seperti ini nggak apa-apa boleh. Apakah dia harus bayar? Boleh. Mungkin, karena di situ sudah diberi makan, ya kan. Ya gitu. Jadi ada case-case tertentu yang seperti itu. jadi tidak hitam putih," jelas Moeldoko.

Moeldoko mengakui jika tidak ada asuransi yang mengikat dalam penerbangan militer itu. "Ya itu persoalannya. Justru di situlah yang semestinya tidak boleh terjadi. Karena ini berkaitan dengan kalau sudah terjadi sesuatu, setelah itu bagaimana," jelas Moeldoko. kbc10

Bagikan artikel ini: