Dinilai tumpang tindih, Menteri Gobel cabut aturan NPIK

Selasa, 14 Juli 2015 | 11:40 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Perdagangan memangkas birokrasi impor yang tidak efektif. Kini, impor barang tertentu seperti beras, kedelai, jagung, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronika, dan mainan anak tidak perlu repot mengurus Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).

Ketentuan Pencabutan NPIK ini dimuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015. Sebelumnya, izin NPIK diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141 tahun 2002 (Kepmenperindag 141/MPP/KEP/5/2002) Tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK). Pencabutan ini sekaligus untuk Peraturan Pelaksanaanya.

"Pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan di bidang impor sehingga importasi barang tertentu tidak perlu lagi NPIK. Upaya ini dilakukan sekaligus untuk menghilangkan tumpang tindihnya peraturan,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Senin (13/7/2015).

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memang sedang getol membenahi birokrasi yang berbelit-belit. Sebab, birokrasi yang panjang akan mempersulit proses perdagangan dan hal ini dapat mengganggu kegiatan impor. Untuk itu, Mendag Rachmat menciptakan instrumen perizinan yang lebih efektif.

Sebagai realisasi visi Nawacita khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, saat ini, Kementerian Perdagangan, ujar Mendag Rachmat, mengembangkan sistem administrasi di bidang impor yang lebih tertib.

“Saya ingin menciptakan sistem administrasi impor yang lebih baik sehingga ke depan, importir juga semakin handal dan profesional,” ujarnya. kbc10

Bagikan artikel ini: