HIPMI sebut menteri Jokowi gagal paham keluarkan regulasi digital

Jum'at, 18 Desember 2015 | 19:10 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bidang Organisasi Anggawira menyatakan seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang solutif dan bukan menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Keberadaan negara ini seharusnya merangkul dan membuat kebijakan yang solutif, bukan dengan langsung melakukan pelarangan seperti Go-jek dan keberadaan virtual office, Ini sudah gagal paham," ujar Anggawira dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Ketua Umum VOACI Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama dan Inkubator Usaha (Virtual Office & Co Working Space Association) ini menyebutkan Jokowi seharusnya memperhatikan menterinya yang mengeluarkan kebijakan yang memiliki dampak besar terhadap sendi-sendi perekonomian masyarakat.

"Ini seharusnya menjadi perhatian khusus Jokowi. Menteri Jonan melarang aplikasi transportasi, Mendag Lembong mengeluarkan Surat Edaran Virtual Office tidak bisa didaftarkan menjadi perusahaan, ini konsen pemerintah terhadap pengusaha pemula bagaimana? Kalau melarang semua orang bisa, Jika tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang memberikan solusi untuk masyarakat ya dicopot saja!," tegas Angga

Anggawira juga menambahkan, pemerintah harus melihat bagaimana peran ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional."Kenderungan inovasi bisnis yg melampaui aturan selalu dimatikan ketimbang dicarikan solusinya, harusnya pemerintah bisa lebih sensitif menciptakan regulasi yg pro bisnis dan memberikan kemudahan semakin banyak jumlah pengusaha tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan," papar pria lulusan doktor itu.

Selain menggerakan investasi dan kewirausahaan, HIPMI juga menilai bisnis Go-Jek dan kawan-kawan (dkk) sangat pro job sebab dia menciptakan lapangan kerja dan mampu memberi jawaban atas tingginya angka pengangguran.

HIPMI Research Center mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari Januari hingga Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang. Artinya, jumlah pengangguran bertambah 320.000 dibanding dengan tahun sebelumnya sebanyak 7,24 juta orang pada Agustus 2014.

Sebelumnya, desakan masyarakat datang karena adanya larangan dari Menteri Jonan. Salah satunya dari Pakar Digital Marketing Indonesia, Anthony Leong yang menyebut bahwa menteri menteri dan presiden tidak koordinasi perihal membangun ekonomi kreatif Indonesia.

Diakuinya, tujuan presiden membentuk Badan Ekonomi Kreatif adalah agar lahir banyak pengusaha startup di Indonesia. Namun akhir-akhir ini ada dua regulasi yang mungkin offiside, satu soal transportasi aplikasi ini, satu lagi perihal surat edaran Virtual Office yang melarang pembuatan perusahaan.

"Mungkin ini yang diinginkan pemerintah untuk membunuh Startup dan UKM Indonesia? Dulunya Jokowi mau membawa beberapa perwakilan seperti Bos Gojek, Tokopedia  ke Sillivon Valley untuk “menjual” startup Indonesia untuk investor besar, tapi ini malah dalam negerinya pemerintahnya menghambat total," pungkas CEO Menara Digital Enter ini.kbc11

Bagikan artikel ini: