Ekonomi membaik, pengembang kawasan PIER bidik 3 investor baru

Jum'at, 8 Januari 2016 | 07:09 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Pengembang kawasan industri PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menargetkan bisa menggaet sedikitnya 3 investor baru untuk membuka pabrik di kawasan indsutri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Direktur Utama PT SIER, Rudhy Wisaksono mengatakan saat ini sudah ada setidaknya 3 investor yang menyatakan minatnya dan menjalin MoU dengan pihaknya untuk mendirikan pabrik di kawasan industri PIER.

“Sampai saat ini sudah ada 3 invetor yang menyatakan berminat untuk menanamkan modalnya di PIER. Dua diantaranya adalah pemodal asing dan satu investor lokal,” katanya kepada wartawan di sela pertemuan dengan Anggota DPR RI dari Komisi VI, Bambang Haryo Soekartono di kantor pusat PT SIER di Surabaya, Kamis (7/1/2016).

PT SIER sendiri saat ini mengelola 3 kawasan industri yakni Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Surabaya, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Pasuruan dan Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB) di Sidoarjo. Saat ini, SIER telah dihuni oleh sekitar 300 perusahaan, SIEB sekitar 90 perusahaan dan PIER sekitar 80 perusahaan.

Fokus pengembangan PT SIER saat ini adalah di Pasuruan yang masih mempunyai land bank sekitar 260 ha atau sekitar 50% dari total lahan yang dimiliki PIER. Sedangkan di Surabaya dan Sidoarjo sudah penuh.

Rudhy menambahkan, tahun ini diperkirakan investor akan makin banyak berdatangan untuk membuka pabrik di PIER seiring mulai bertumbuhnya tingkat ekonomi Indonesia.

“Tahun lalu memang cukup berat karena tidak ada satupun investor yang membuka pabrik baru di PIER. Para investor masih wait and see melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan tahun lalu,” katanya.

Meski tahun ini diperkirakan ekonomi akan membaik, namun masih banyak kendala yang menghadang investor untuk berinvestasi di wilayah Jatim khususnya. Salah satu masalah utama yang menjadi pertimbangan para investor adalah soal upah minimum pekerja yang dinilai terlalu tinggi khususnya di Ring I Jatim yang terdiri dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto.

Kebijakan pemerintah daerah untuk mematok sendiri upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK) dinilai menjadi penghambat bagi investor untuk berinvestasi di Jatim.

Rudhy mengatakan saat ini ada kecenderungan bagi perusahaan padat karya untuk mengubah model produksinya menjadi high tech dan padat modal lantaran terus melonjaknya UMSK dalam beebrapa tahun terakhir.

“Sebenarnya kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan sudah sangat baik, khususnya bagi investor. Namun langkah pemerintah daerah yang mengeluarkan Perda sendiri soal penentuan UMSK yang secara hitungan lebih tinggi dari UMK hasil perhitungan pemerintah pusat malah membuat investor takut berinvestasi di Jatim khususnya di Ring I,” tutur Rudhy.

Selain mengubah model bisnis, para investor juga mulai memikirkan cara lain untuk megatasi permasalah UMSK diantaranya dengan berencana merelokasi usahanya ke daerah yang UMK-nya lebih kecil, atau mengubah pabrik menjadi gudang distribusi bahkan untuk kasus paling ekstrim perusahaan akan memilih menutup usahanya. kbc8

Bagikan artikel ini: