JAKARTA, kabarbisnis.com: Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang/Jasa menyatakan sektor pengadaan barang dan jasa menjadi kegiatan yang menakutkan, akibat paradigma hukum penegak hukum yang bertentangan satu sama lain.

Anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang/Jasa, Sabela Gayo mengakui, ketakutan pengguna anggaran negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan pengadaan barang dan jasa akibat ketidakpahaman aparat hukum.

“Adanya perbedaan paradigma antara aparat hukum, polisi dan kejaksaan membuat mereka cenderung melihat dari aspek hukum yang hasilnya adalah pembalasan. Tidak terpikirkan apakah kerugian negara bisa kembali saat seseorang dihukum,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/1/2016).

Selain itu, terdapat kekacauan dalam hal definisi kerugian negara yang cenderung mengambang akibat banyaknya lembaga yang berhak untuk melakukan penilaian, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hingga Kantor Akuntan Publik.

Kondisi ini mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi sesuatu hal yang menakutkan, karena rentan dari jerat kriminalisasi.kbc10

Berita Terkait

Nasional

Belanja Produk Dalam Negeri Tembus Rp196,7 Triliun di 2023

28 Maret 2024, 08:52

Nasional

LKPP bidik transaksi marketplace pemerintah Rp500 triliun di 2023

6 April 2023, 11:40

Nasional

Tahun depan, pengadaan barang pemerintah wajib 90% produk lokal

26 Desember 2022, 08:02

Nasional

LKPP: Baru 22,4 persen pemda buat e-Katalog Lokal

14 Juni 2022, 19:40

Nasional

Mendagri minta pemda sisihkan 40% APBD untuk belanja produk lokal

27 April 2022, 14:53

Nasional

Alamak! Kementerian, lembaga hingga pemda dinilai tak tahu beli produk impor

7 April 2022, 13:24

Nasional

Pengusaha mikro dipermudah ikut pengadaan barang dan jasa

23 Juni 2021, 10:43

Nasional

KPPU: Pengadaan barang pemerintah didominasi pelaku usaha besar

13 September 2020, 22:36

Lain Lain

Startup e-procurement Mbiz.co.id bidik UKM Surabaya

19 Desember 2018, 22:42