Cegah praktik gratifikasi, Taspen gandeng KPK

Rabu, 17 Februari 2016 | 10:35 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: PT Taspen (Persero) berkomitmen meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG). BUMN ini pun menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah praktik gratifikasi dan penyuapan di lingkungan perseroan.

Komitmen dan sosialisasi penerapan pengendalian gratifikasi ditandatangani Dirut Taspen Iqbal Latanro dan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono yang disaksikan sebagian besar karyawan di Gedung Taspen, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Menurut Iqbal, tujuan penandatangan komitmen Taspen dengan KPK tersebut untuk penerapan program pengendalian gratifikasi meliputi pembentukan satgas pengendalian gratifikasi, penyempurnaan aturan gratifikasi, pelaksanaan training of trainer, kontrak komitmen stakeholder.

Dengan impelentasi komitmen ini akan terbentuk perusahaan yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi sehingga keterbukaan dan akuntabilitas dalam kegiatan bisnis perusahaan dapat terimplementasi dengan baik.

"Penerapan GCG ini mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional sehingga mampu mempertahankan keberadannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan," ujar Iqbal.

Ia menjelaskan, sesungguhnya Taspen juga sudah memiliki manual GCG meliputi, pedoman GCG, kode etik, whistleblowing system, pedoman gratifikasi, pedoman LHKPN, board manual, benturan kepentingan, pedoman manajemen resiko, pedoman sistem pengendalian internal dan audit chater.

Dalam acara itu, perwakilan Taspen membacakan pernyataan 4 komitmen antara lain, Taspen tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya Taspen tidak meminta atau menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun kepada semua pihak itu. "Taspen akan menjaga kerahasiaan pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas Iqbal.

Sementara itu, Direktur Gratifikasi dalam paparannya menyebutkan bahwa BUMN itu sulit untuk tidak memberi gratifikasi ataupun suap kepada para mitranya.

"Pemberian gratifikasi sering dianggap legal karena perusahaan sendiri memiliki anggaran atau dana entertaiment yang menghalakkan segala sesuatunya. Kebiasan memberikan ini yang tidak diperbolehkan," ujarnya.

Ia menambahkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bahwa BUMN atau perusahaan milik negara juga kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS). kbc10

Bagikan artikel ini: