Apindo berniat uji materi UU Tapera ke MK

Jum'at, 26 Februari 2016 | 22:42 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berencana menggugat uji materi tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ke Mahkamah Konstitusi. Padahal baru beberapa hari saja, aturan ini disahkan belum lama disahkan DPR.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi W Sukamdani di Jakarta, Jumat (26/2/2016) mengutarakan, beban pungutan yang harus ditanggung pengusaha sudah terlalu besar. Karenanya, Apindo  tidak akan  mentolerir adanya tambahan pungutan, termasuk membayar pungutan Tapera yang sebagian dibebankan kepada pemberi kerja.

"Beban perusahaan saat ini sudah mencapai 34,79 % sedangkan pekerja sudah 10,24 % kalau ditambah lagi dengan dana Tapera, maka akan bertambah, baik beban pekerja maupun pemberi kerja. Karena  itu kami tidak mentolerir tambahan lagi,"tegasnya.

Haryadi mengancam jika polemik soal pungutan Tapera itu tidak ada jalan keluar, maka Apindo akan mengajukan uji materil terkait UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami akan terus persiapkan untuk ke MK, karena kami tidak ingin lagi ada beban tambahan. Kami memandang bahwa pendanaan ini sudah terjadi di BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Undang Undang itu mengamanatkan, tiap-tiap pengusaha dan pekerja akan dikenakan pungutan Tapera. Besarnya pungutan diperkirakan akan mencapai mencapai 2,5 % untuk pekerja, dan 0,5 %dibebankan kepada pemberi kerja. Namun menurut Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus besaran pungutan Tapera itu masih akan dibahas lebih lanjut, dan dimungkinkan untuk diterapkan secara bertahap.

"Tidak langsung 2,5 % (Pekerja) dan 0,5 % (Penguaaha), tapi nanti bisa bertahap mungkin 0,2 %dulu, masih kita bahas," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: