Pajak dari ojek online berpotensi capai Rp14 miliar/tahun

Selasa, 29 Maret 2016 | 10:31 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Di tengah upaya untuk menggenjot pendapatan dari pajak, pemerintah masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Salah satunya dari layanan transportasi online.

Pengamat pajak Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Reza Hafiz mengatakan, keberadaan transaksi online saat ini telah menjadi salah satu sharing economy di dalam perekonomian masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Reza mencoba mengasumsikan dengan salah satu aplikasi ojek online. Katakan perusahaan online A bermitra dengan 2.000 tukang ojek. Ambilah rata-rata penghasilan atas jasanya Rp200 ribu per hari. Sehingga dalam satu hari penghasilan yang didapat Rp400 juta. Dari situ jika dikenakan PPn 10 persen menjadi Rp40 juta.

"Artinya dalam sebulan potensi PPn dari aplikasi ojek online ini bisa mencapai Rp1,2 miliar atau Rp14 miliar setahun. Itu baru satu aplikasi. belum yang taksi online atau sewa mobil online seperti Grab dan Uber yang tarif jasanya lebih tinggi ketimbang ojek," papar Reza, Senin (28/3/2016).

Lebih lanjut Reza menjelaskan, jika dilihat dari PPh badan perusahaan contoh ojek online A itu misalnya diketahui bahwa perusahaan kebagian 20 persen dari ongkos sisanya 80 persen untuk si pengemudi. berarti dalam satu bulan ada potensi PPh badan sekira 18 persen sebesar Rp432 juta atau Rp5 miliar dalam satu tahun.

"Artinya total untuk satu aplikasi online dalam satu tahun dari PPn dan PPh Badan bisa mencapai Rp20 miliar,"ujarnya.

Menurutnya, dari segi hitungan teknis tersebut memang potensi pajaknya masih cenderung tidak terlalu besar bahkan jika mau digabung dengan beberapa aplikasi transport online lainnya. Tapi komponen pajak yang lain belum dihitung seperti pajak investasi untuk PMA atau pajak transaksi dari booking fee aplikasi.

"Meski demikian, secara hitungan kasar optimalisasi penerimaan pajak dari transport online mungkin memang belum terlalu besar. Namun, saya melihat pengenaan pajak tersebut lebih kepada aspek keadilan. Sehingga kejadian seperti demo tempo hari itu bisa terhindarkan karena mereka setara atau equal dalam hal kewajiban untuk membayar pajak ke Negara," tandasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: