Kepemilikan apartemen berstatus hak pakai, pengembang galau

Kamis, 21 April 2016 | 11:09 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang belum lama ini mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur soal kepemilikan hunian bagi orang asing. Aturan tersebut tertuang dalam Permen nomor 13 tahun 2016.

Salah satunya isi dari aturan tersebut yaitu status kepemilikan tempat tinggal oleh orang asing hanya berstatus hak pakai.

Aturan ini banyak dikeluhkan pengembang properti. Mereka khawatir hal itu bisa menekan penjualan properti. Direktur Utama PP Properti Taufik Hidayat menyatakan, pemberlakuan status hak pakai itu memberatkan para pengembang. Pasalnya selama ini pasar lebih menyukai status Hak Guna Bangunan (HGB).

"Bagus pemerintah keluarkan aturan itu, tapi kita keberatan kalau harus membangun dengan gunakan status hak pakai," ujar Taufik, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), di Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Pengamat properti Ferry Salanto, juga menilai bahwa pasar lokal yang mendominasi market properti di Indonesia lebih menyukai status HGB. "Memang pasar asingnya bisa tapi sekarang pembeli kita kebanyakan masih lokal, maka apakah pengembang bersedia bangun untuk hak pakai?" ujar Ferry.

Keberatan para pengembang apartemen tersebut sangat beralasan, karena setiap tanah tempat berdirinya apartemen atau rumah susun (rusun) berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dengan masa berlaku 30 tahun dan dapat diperpanjang setiap 20 tahun. Para penghuni wajib memperpanjang HGB meski mereka sudah punya Sertifikat Hak Milik (SHM) satuan rumah susun.

 

Namun bila setiap penghuni tidak memperpanjang HGB "Sesuai undang-undang yang berlaku, tanah itu menjadi tanah negara, dan hak-hak pemegang HGB atas tanah tersebut secara otomatis hilang dan dikuasai negara," kata petugas Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta.

 

Dalam Pasal 35 PP 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, tertulis bahwa HGB dapat dihapus bila berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya.

 

Dalam Pasal 37 PP 40 tahun 1996, tertulis bahwa apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya. Selain itu menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan.

 

Pada apartemen, karena HGB-nya itu menyangkut banyak orang, maka penghuni atau pemilik yang tidak memperpanjang HGB-nya dapat mengalihkannya ke pihak lain. "Dengan kata lain menyerahkan haknya ke orang lain yang sanggup bayar. Kalau nggak diperpanjang, akan dikuasai negara," katanya. kbc10

Bagikan artikel ini: