Wapres JK ingin program food estate distop

Selasa, 10 Mei 2016 | 19:02 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta program pengembangan wilayah pangan secara terpadu  atau lebih populer disebut Food Estate itu segera dihentikan. Langkah tersebut dinilai keliru karena dari aspek keterjangkauan jauh dari konsumen sehingga dari  hitungan tidak lagi ekonomis .

“Lupakan food estate di Merauke, Papua,” cetus JK dalam Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Perum Bulog ke 49 di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Pernyataan Wapres ini menanggapi tantangan penyediaan produksi pangan  yang dihadapkan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk . Disisi lain, areal lahan pertanian terutama di Jawa semakin menurun.

Wapres menuturkan proyek on farm pertanian skala luas sudah pernah dilakukan di Kalimantan seluas 1 juta hektare (ha)  pada pertengahan 1990 an. Dengan merubah fungsi dari awalnya berupa lahan gambut menjadi lahan pertanian.Proyek mercusuar dikala rezim Soeharto tersebut di gadang-gadang ingin menjadi Kalimantan Tengah sebagai daerah lumbung pangan beras masa depan.

Namun menurut Wapres, proyek ini gagal total karena tidak memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Kini, kerusakan ekosistem lahan gambut yang terjadi menyebabkan pada musim kemarau wilayah tersebut mudah terbakar. Bahkan,dalam hitungan JK ,biaya merestorasi lahan gambut mencapai 10 kali lipat dari nilai proyek itu waktu dimulai.

JK juga melihat dari aspek keterjangkauan, apabila Food Estate diteruskan maka  hasil produk pertaniann tersebut jauh dari nilai ekonomis .Hal ini mengingat ,mahalnya biaya logistik karena jauhnya mendistribusikan hasil produksi pertanian dari titik produsen ke titik konsumen.”Ongkosnya justru lebih mahal dari produk pertaniannya,” tuding JK.

Sebagai informasi kembali, food estate dicetuskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2007 lalu.Gagasan tersebut dilontarkan untuk memenuhi ketersediaan pangan masa depan. Karenanya pemerintah mengajak korporasi dan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan kegiatan budidaya penananaman.

Untuk hal itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman. PP itu ditindaklanjuti berupa Peraturan Menteri PertanianNo 39/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budi Daya Tanaman. Kedua aturan itu menjadi payung hukum dalam pengembangan pangan berbasis korporasi.

Saat ini beberapa kawasan Food Estate sudah dirintis antara lain di Merauke Integrated Food Estate and Energy (MIFEE) di Papua. Pemerintah juga mengembangkan Food Estate di Kalimantan, salah satunya adalah di Delta Kayan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.

Kesempatan sama, Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Menko Perekonomian Musdalifah Machmud berpendapat maksud  Wapers JK apabila program Food Estate dikaitkan dengan konsumsi langsung. Menurutnya , program ini tetap dibutuhkan karena sangat relevan  untuk menjawab pemenuhan stok pangan bangsa pada masa depan.   

Berbeda dengan proyek konversi lahan gambut 1 juta ha di era 1990 an, program Food Estate sudah melalui pelbagai studi dan  amdal.Karenanya, perusahaan nasional seperti Medco group sudah merintis kegiatan budidaya tanam di Merauke.

Sementara,menanggapi pernyataan Wapres yang melontarkan ide penghentian program Food Estate, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan sebagai pembantu kerja Presiden dan Wakil Presiden dirinya akan menindaklanjuti. ”Kita ikut perintah. Kita pembantu Prsiden. Intinya beras (saat ini yang dibutuhkan masyarakat red) tetap  ada,” cetus Amran singkat tanpa menjelaskan lebih lanjut.kbc11

Bagikan artikel ini: