Nih tiga masalah utama krisis perumahan di Indonesia

Selasa, 7 Juni 2016 | 15:15 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kekurangan jumlah hunian untuk masyarakat memang masih menjadi permasalahan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah, makanya tak heran beberapa pemimpin negeri ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat menekan jumlah kekurangan rumah (backlog) di Indonesia.

"Kita sadar dengan adanya pertambahan signifikan dalam pencarian lahan, menjadi tanda kebutuhan hunian masih sangat besar," kata Mart Polman, Managing Director Lamudi Indonesia, dalam siaran persnya, Senin (6/6/2016).

Meski demikian, terdapat tiga permasalahan utama yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan kekurangan rumah bagi masyarakat Indonesia.

Permintaan Meningkat

Populasi Indonesia yang berkembang dengan cepat diperkirakan akan melebihi angka 235 juta pada tahun 2020, naik sekitar 28 juta pada tahun 2010, membuat banyak lahan kemudian dimanfaatkan untuk dibangun menjadi perumahan. Sekitar 800.000 rumah baru perlu dibangun setiap tahun agar tidak terjadi kekurangan.

Pemerintah sendiri telah menentukan langkah dengan menawarkan KPR bersubsidi untuk hunian murah. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memberikan kredit perumahan untuk keluarga dengan harga diskon. BI juga telah membuat DP untuk pembelian rumah kedua lebih mahal dalam rangka menyukseskan program ini.

Hambatan Birokrasi

Tahun 2015 lalu, diperkirakan pemerintah telah berhasil membangun 603.516 unit rumah baru untuk masyarakat. Meskipun demikian, target tersebut banyak disulitkan oleh masalah birokrasi dan kesalahan pengurusan diantara pihak yang berwenang.

Selain itu, kalangan pengembang juga mengeluhkan masalah peraturan yang berbelit-belit dan menyulitkan. Tak heran, sebagian diantar apengembang tersebut memilih fokus pada segmen menengah ke bawah yang lebih menjanjikan.

Ketersediaan Lahan

Mencari tempat yang pas untuk semua hunian adalah pertanyaan berikutnya dan juga menyebabkan banyak pertentangan. Memang ada banyak sekali lahan yang tersedia di Indonesia. Namun, lahan tersebut sulit untuk dibebaskan. Jika bisa dibebaskan, biasanya akan membutuhkan waktu yang lama.

Reklamasi juga dilihat sebagai solusi dari penambahan jumlah lahan. Namun, melihat kasus reklamasi yang ada di Jakarta Utara, tentunya membuat banyak kalangan pegembang berpikir ulang untuk melakukan hal yang sama di daerah lain. kbc10

Bagikan artikel ini: