Pemerintah diminta stop dulu rilis Paket Kebijakan, ini alasannya

Senin, 20 Juni 2016 | 05:40 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah diminta untuk menghentikan sementara penerbitan Paket Kebijakan ekonomi baru, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh Paket Kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, permintaan ini disampaikan pengusaha terkait pelaksanaan selusin Paket Kebijakan ekonomi yang sampai saat ini masih mengalami banyak kendala.

"Evaluasi semua, cari kendala, segera atasi, kalau beres dan jalan baik, baru mulai dengan yang baru, jangan yang lama masih banyak masalah, tambah yang baru," katanya akhir pekan lalu.

Pelaksanaan Paket Kebijakan ekonomi yang sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai selusin, mengalami banyak hambatan.

Walaupun sampai saat ini sejumlah payung hukum dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan paket tersebut, paket dan insentif yang diberikan pemerintah ternyata belum bisa dijalankan.

Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian pekan lalu mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima Kementerian koordinator Perekonomian, sampai saat ini setidaknya ada 30 kasus yang telah dilaporkan.

Pertama, berkaitan dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Walau pemberlakuan SVLK sudah diatur secara tegas, ekspor mebel tidak bisa dilakukan dengan mudah. "Masih ada penahanan mebel sehingga tidak bisa ekspor," katanya.

Kedua, soal kemudahan perizinan dan perpanjangan kerja tenaga kerja asing di kawasan ekonomi khusus. Sampai saat ini, berdasarkan laporan yang diterimanya juga masih banyak kasus pemeriksaan berbelit- belit terhadap warga negara asing di imigrasi dan hotel- hotel.

Selain kasus tersebut, Edy mengatakan, pelaksanaan Paket Kebijakan juga dinodai oleh penerapan peraturan daerah soal kewajiban CSR bagi perusahaan.

"Pelaksanaan di lapangan gila benar, Karawang buat perda CSR, dia tentukan besarannya, polisi masuk pabrik," katanya seperti dikutip dari Kontan.

Edy mengatakan, walau masih mengalami masalah di tahap pelaksanaan pemerintah dalam waktu dekat ini akan kembali meluncurkan Paket Kebijakan.

Rencananya, paket tersebut akan berkaitan dengan kebijakan di sektor perumahan dan perdagangan digital. Sayang Edy belum mau menjelaskan lebih detail isi paket tersebut. kbc10

Bagikan artikel ini: