Pemerintah bakal revisi jaminan hari tua

Selasa, 13 September 2016 | 11:42 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Program Jaminan Hari Tua (JHT) kembali menjadi polemik. Setelah berjalan satu tahun, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanJHT dinilai telah keluar dari semangat pembentukan program tersebut.

Dalam PP 60 tahun 2015 yang berlaku saat ini, pekerja yang berhenti bekerja dapat langsung mengambil dana JHT yang dimiliki tanpa harus menunggu lama seperti yang tertuang dalam aturan sebelumnya.

Pada aturan yang lama, yakni PP 46 tahun 2015, pencairan JHT dapat dilakukan setelah masa kepesertaan 10 tahun.

Besarannya juga dibatasi 30% dari jumlah JHT yang diperuntukkan guna kepemilikan rumah. Atau paling banyak 10% untuk keperluan lain. Sisanya baru dapat dicairkan setelah peserta berusia 56 tahun.

Beberapa pihak, seperti Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang mengampu program-program Jaminan Sosial (Jamsos) dan serikat buruh pun mengusulkan agar beleid yang ada saat ini tentang aturan main JHT direvisi kembali.

Melihat hal ini Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berjanji akan segera mengkaji aturan ini dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait.

"Dari dulu namanya JHT Jaminan Hari Tua bukan Jaminan Hari terjepit, sehingga skema waktu (pencairan) penting dalam pengelolaan dana. Return yang diterima (pekerja) akan lebih maksimal," kata Hanif, baru-baru ini.

Hanif menegaskan, program JHT ini dibentuk sebagai upaya untuk memberikan jaminan pekerja ketika sudah tua dan memasuki masa pensiun.

Walau demikian, Hanif bilang rencana revisi ini harus diperhitungkan dengan matang agar tidak terjadi kegaduhan lagi bila dilakukan perubahan.

Sekedar catatan, revisi aturan pencairan dana JHT terbit pada 1 September 2015. Pemerintah mengatakan, penerbitan revisi JHT itu dilakukan lantaran mengakomodir masukan dari masyarakat. Sehingga, menurut Hanif bila dalam perkembangannya perlu ada perubahan lagi maka hal tersebut sangat dimungkinkan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, pemangku kepentingan yang terlibat dalam program JHT ini perlu duduk bersama untuk mencari solusi pemecahan masalah.

"Ini harus duduk bersama, semua akan melihat dengan jernih dan tentunya semua harus diutamakan pada pemanfaatakn peserta itu sendiri," kata Agus.

Sebagai operator, BPJS siap melaksanakan apa yang menjadi keputusan dari pemerintah. Meski tidak merinci, Agus mengatakan jumlah klaim JHT akan menglami peningkatan dalam kondisi tertentu seperti musim ajaran baru sekolah. kbc10

Bagikan artikel ini: